LOGIKA dari mana, pembuatan tanggul pemecah gelombang di Pantaisari dan Slamaran, Kota Pekalongan akan dapat menyelamatkan ribuan warga untuk jangka panjang. Sebenarnya, langkah itu hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek. Sementara itu, gelombang terus menggerus pantai sampai pada suatu ketika kita tak bisa apa-apa karena eksekutif dan legislatif tak mau mendengar suara alam.

Yang ada hanya ambisi menunggu proyek selesai dua bulan atau empat bulan, lalu uang sisa bisa kita bayangkan bersama. Apa ini yang disebut zaman edan? Kepentingan pribadi menyamarkan yang lebih substansial, yaitu menghijaukan pantai? Padahal, kesabaran bersama warga mengembangkan pemahaman arti mangrove (bakau) merupakan jalan terbaik?

Bukan malah sebaliknya, menyalahkan waktu karena mangrove tidak cepat tumbuh sehingga menjadi alasan untuk membuat tanggul pemecah gelombang. Sungguh sangat menyedihkan sekali kesadaran dan pemahaman eksekutif dan legislatif dalam melihat kerusakan alam karena selalu berpihak pada kepentingan sesaat.

Di mana suara legislatif sebenarnya berada? Saat Pantaisari dan Slamaran akan dibangun tanggul pemecah gelombang senilai Rp 1,43 miliar, semua pada diam. Ada apa ini? Kok bisa begitu? Padahal sebenarnya yang harus kita galakkan adalah gema penghijauan dalam pemahaman sebenar-benarnya dan bukan pemahaman pemecah gelombang kepada warga pesisir tersebut.

Kita tidak bisa menyalahkan senangnya masyarakat pesisir ketika akan ada pembangunan tanggul pemecah gelombang. Mereka tidak menyadari sebenarnya kehancuran lebih besar sedang menghampiri untuk meluluhlantahkan rumah-rumah terutama yang berada di dekat bibir pantai. Akan tetapi apa mau dikata, saat ambisi kekuasaan begitu kuat, lagi-lagi alam menjadi korban membawa ribuan warga tak berdosa.

Haruskah sebagian dari kita yang tahu hanya diam melihat kenyataan para wakil kita di gedung yang terhormat sana tak berbuat lebih berarti untuk rakyat yang seharusnya mereka jaga dan lindungi? Akan tetapi malah mereka biarkan sehingga pada akhirnya akan menemui kesengsaraan yang sia-sia karena menjadi korban kerakusan dan kepentingan kekuasaan? Lalu setelah itu tak berhenti sampai di sini?

Tentu warga pesisir Pantaisari dan Slamaran tak pernah berpikir dampak yang timbul jika tanggul pemecah gelombang hanya jawaban semu dalam menanggulangi abrasi pantai. Pasti! Suatu saat penyesalan akan datang namun apakah harus terlambat hanya karena sebagian dari kita tidak mengingatkan bahwa pembuatan tanggul pemecah gelombang akan mempunyai dampak merusak yang lebih besar.

Pada waktu bencana tsunami melanda di Aceh dan Sumut, ada suatu daerah yang rusaknya tidak terlalu parah karena di situ ada tanaman mangrove. Apakah realitas itu belum cukup untuk menjadikan bukti dan pelajaran bagi Pantaisari dan Slamaran?

Semua bisa menjadi lain ketika kekuasaan haus darah saudara-saudaranya sendiri. Haruskah kita maklumi terus-menerus ketika menghadapi sikap pengambil keputusan yang semakin gencar membuat proyek-proyek untuk kepentingan kantong sendiri tanpa memperhatikan kerusakan alam yang lebih luas?

Pada masa mendatang, jangan sampai terjadi warga pesisir khususnya Pantaisari dan Slamaran terluka lalu tak percaya selama-lamanya kepada penguasa. Jika sudah begitu, kita harus mengambil langkah-langkah penyelamatan bagi kepercayaan yang hilang apabila itu terjadi. Namun apakah itu mungkin ketika hati sudah tertutup oleh lembaran-lembaran rupiah?

Pentingnya Negosiasi

Kepala DPU boleh bangga berdiri di tengah-tengah warga pesisir. Bagi dia, yang lebih penting proyek cepat selesai. Urusan kerusakan alam perkara kecil. Bukankah yang penting proyek lancar, bonus juga lancar? Apa peduli pantai, apa perduli nanti?

Di sini pentingnya sebuah negosiasi dibangun sebelum membuat tanggul pemecah gelombang. Negosiasi itu bisa dengan mengumpulkan aktivis lingkungan seperti Peguyuban Masyarakat Pesisir Cinta Lingkungan (PMPCL).

Karena dari sana, pasti akan terkumpul masukan-masukan tak terduga. Tentu tidak semata-mata membangun tanggul pemecah gelombang tapi juga harus mengadakan penghijauan besar-besaran agar pada akhirnya semua bisa merasakan hasilnya lebih dari kondisi yang ada sekarang.

Kita harus yakin dan paham, untuk mengatasi abrasi tidak cukup dengan tanggul pemecah gelombang. Namun ada yang lebih penting, yaitu menanam mangrove (bakau) di balik tanggul pemecah gelombang. Dengan demikian, bila suatu ketika tanggulnya rusak maka tanaman mangrove sudah kukuh berdiri untuk menghadapi gempuran gelombang.

Untuk menghijaukan pesisir biayanya tidak sebesar membuat tanggul pemecah gelombang. Artinya, bila sekian kilometer tanggul pemecah gelombang menghabiskan Rp 1,43 miliar tapi untuk menanam mangrove sepanjang itu biayanya lebih murah dan efektif bagi kelangsungan ekosistem pantai.

Masih juga tidak percaya? Masih juga bingung?

Ya, karena diri kita sudah dikuasai oleh angkara murka, nafsu ingin mendapatkan sesuatu serbacepat. Lalu melupakan bagaimana kita seharusnya menjalin hubungan rasa dengan alam, khususnya kawasan pesisir. Jika sudah begitu, jangan salahkan gelombang ketika murka, mencaplok apa saja. Jangan jadikan jerit tangis Aceh dan Sumut hanya sebatas cerita. Kita harus berbuat untuk sesuatu yang hilang, selama mampu dan bisa. Hal ini agar anak cucu memuliakan dan menghormati dalam nilai-nilai kepantasan.

Tidak sebatas pandai bicara lalu ujung-ujungnya mengorbankan kawasan pesisir. Apakah memang begitu mental orang-orang yang mempunyai kekuasaan? Semoga tidak. Sekali lagi, dekati dan perbaiki kawasan pesisir dengan hati.

Jangan sampai terjadi, di balik Rp 1,43 miliar ada sesuatu yang lebih besar hilang. Lalu penyesalan datang kemudian ketika semua telah musnah. (17j)

- Penulis adalah aktivis lingkungan hidup, tinggal di Pekalongan.