JAKARTA- Sebagai partai dakwah, PKS merasa bertanggung jawab untuk mengamankan Kabinet Indonesia Bersatu dari provokator, koruptor, kolusi, dan nepotisme. Demikian ditegaskan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera KH Hilmi Aminuddin dalam penutupan Munas Ke-1 di Basket Hall Senayan, kemarin (31/07).

Hilmi juga menguraikan perlunya seluruh komponen konstruktif bangsa bersatu padu untuk membangun negeri dalam semangat kebersamaan dan pluralisme.

''PKS makin mantap berkoalisi dengan pemerintahan SBY-JK, karena sebagai partai dakwah, dengan berkoalisi kegiatan amar ma'ruf nahi munkar yang ingin disampaikan PKS akan lebih efektif,'' katanya.

Sebelum acara penutupan, SBY memperkuat tim kepresidenan yang bertanding bola voli dengan tim PKS yang antara lain diperkuat oleh Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, dan sejumlah pimpinan PKS.

Hilmi yang tampil menggunakan batik juga menyinggung soal pelaksanaan pilkada yang melibatkan PKS. Multikoalisi yang dilakukan dengan PKS di berbagai daerah, dari Partai Demokrat hingga Partai Damai Sejahtera membuktikan bahwa PKS dapat bersatu dan bekerja sama dengan berbagai pihak tidak hanya dalam tataran retorik, tapi juga dalam praktik. ''Dari proses koalisi dalam pilkada, kami makin memahami identitas diri kami dan identitas saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air, dan kami pun makin mengerti cara bekerja sama dengan saudara-saudara kami dalam membangun negeri ini. Sudah saatnya seluruh komponen konstruktif bangsa bersatu padu membangun negeri dalam semangat pluralisme,'' paparnya.

Selanjutnya, menurut Ketua Majelis Syuro PKS, kunci keberhasilan PKS terdapat pada semangat mendekatkan diri kepada pencipta dan berbuat kebaikan pada sesama.

Pejuang Kemanusiaan

Dalam sambutannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan penghargaan dan terima kasihnya kepada PKS yang disebutnya sebagai pejuang kemanusiaan. ''Saya menyaksikan bagaimana para kader PKS bersama PMI, TNI, dan Polri terjun pada hari-hari pertama bencana di Aceh,'' tandasnya.

SBY juga berjanji akan memperhatikan usulan PKS tentang penolakan kenaikan gaji pejabat. Dalam sambutan sebelumnya, Presiden PKS menyatakan penolakan kenaikan gaji pejabat dan menyetujui kenaikan gaji pegawai negeri golongan rendah dan bintara serta tantama TNI/Polri.

''Mudah-mudahan nanti ada kebijakan yang tepat di dalam meningkatkan kesejahteraan mereka (pegawai golongan rendah). Mereka yang tidak menerima gaji, seperti buruh, petani, dan nelayan juga akan mendapat kepedulian sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masing-masing,'' tandasnya.

Saat menyampaikan pidato penutupan, Presiden PKS Tifatul Sembiring mengungkapkan, menaikkan gaji para pejabat tinggi negara baik di lembaga legislatif maupun eksekutif saat ini tidak tepat. (bn-46t)