PILKADA kita adalah pilkada sekuler. Berbeda dari pemilihan pemimpin dunia dari para penganut Katholik di Vatikan yang belum lama ini berlangsung. Lanskap nilai yang terbangun di sana adalah kearifan dan kedamaian.

Tidak mungkin ada politik uang atau bahkan kekerasan menyelinap selama proses suksesi berlangsung. Kemudian setelah terpilih, sang pemimpin benar-benar tunduk dan rendah hati, menjadikan kekuasaannya bukan sebagai alat memperkaya diri sendiri, melainkan menempatkannya dalam kerangka mengabdi dan menyejahterakan umat.

Lalu jika memang pilkada kita adalah pilkada sekuler, apakah kandidat yang telah ''berjuang keras'' untuk menjadi pemenang bisa dianggap abnormal?

Seperti yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Semarang, empat pasangan kandidat di sana telah menunjukkan upaya yang luar biasa walau akhirnya harus tunduk pula pada aturan main pilkada.

Menurut penulis, dari mana pun sang kandidat berasal, sudah sepantasnya mereka berhak mengekspresikan kebebasannya secara leluasa dalam berusaha memenangkan pertarungan politik.

Melalui berbagai taktik dan resources yang dimiliki, semua kandidat berhak menjadikan setiap momentum dalam tahapan pilkada itu sebagai sarana memperoleh kemenangan.

Dalam hal itu, tugas utama KPUD adalah memfasilitasi, bukan sebagai pemain politik dengan menyediakan perangkat aturan agar will to power mereka terekspresikan dengan baik.

Sementara itu, Panwas bertugas mengawasi jalannya perangkat aturan itu agar di tingkat prosesi terjadi kepastian hukum.

Selain itu, DPRD sekalipun berasal dari partai politik, dalam konteks pilkada tugasnya adalah menjadi penerima pertanggungjawaban pelaksanaan pilkada karena bagaimanapun APBD yang telah digunakan harus jelas posisinya.

Serangkaian taktik yang tergabung dalam low strategy sebagaimana yang ditunjukkan dengan upaya mengganjal pasangan kandidat lain dengan mempertanyakan keabsahan ijazahnya, protes pada inkosistensi KPUD, dan penolakan pada reschedulling pilkada; maupun high strategy berupa pembentukan reputasi diri, bisa dianggap sebagai kenyataan yang harus melekat sebagai implikasi dari pelaksanaan pilkada yang sekuler.

Itulah konsekuensi dari dipilihnya pilkada sebagai pranata suksesi kepemimpinan yang sekuler.

Sudah pasti karena pranatanya seperti itu maka dalam praktiknya lahir banyak perilaku politik dari para kandidat, tim sukses, maupun anggota KPUD yang terasa 'kasar'. Tetapi bukan berarti mereka harus bebas nilai menjadi barbar.

Walau pranatanya sesekuler itu tetap saja harus tunduk pada sejumlah nilai sekuler lainnya, seperti toleransi, demokrasi, dan penghargaan pada aturan main.

Agaknya penulis sangat berbesar hati atas kesediaan para kandidat yang akhirnya tunduk pada aturan main, sehingga pilkada tetap digelar 31 Juli.

Itulah sikap keluhuran yang telah diwujudkan mereka yang harus dihargai oleh siapa pun, termasuk oleh pemenangnya nanti.

Pascapilkada

Masih panjang perjalanan membangun Kabupaten Semarang dan masyarakatnya dari sekadar pilkada. Tantangan ke depan tentu lebih berat. Dan yang utama adalah mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

Sragen yang tahun 2005 ini dinobatkan sebagai Pemkab pro-investasi papan pertama, pantas kiranya direnungkan sebagai model bagi pembangunan di daerahnya pasca-pilkada.

Tercatat akan ada Rp 507 miliar nilai investasi asing akan masuk ke Sragen yang berasal dari MPC Wood (Italia, senilai Rp 500 miliar), jeruk dan kelengkeng (Thailand, senilai Rp 5 miliar), serta pasiad Turki (bidang pendidikan senilai Rp 2 miliar). Investasi itu konon akan menyerap tidak kurang dari 1.500 tenaga kerja.

Karena itu, langkah terpenting yang harus dilakukan pasca-pilkada adalah menyusun strategi rileksasi untuk menciptakan kondisi dan atmosfer politik agar kembali redup.

Kerja sama dengan media dalam kerangka itu menjadi sangat penting. Sebab media adalah cermin dari kenyataan yang ada.

Kata John Hartley, media adalah the mirror of reality yang selalu mencerminkan isi perut serta hitam putihnya suatu daerah.

Tetapi saya yakin dengan semakin meningkatnya kedewasaan para jurnalis dan elite redaksi kita, mereka tidak lagi akan menghanyutkan dirinya sebagai cermin seutuhnya, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap semua hal termasuk kepedulian terhadap peluang investasi.

Kepedulian media semacam itu sudah mulai terlihat di sebagian media massa kita, dan hal itu tentu harus dapat dijaga dan dikembangkan media lain, sehingga antara pilkada dan harapan mendapatkan peluang investasi akan berjalan paralel karena peran dan dukungan media.(41v)

Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Undip, Ketua Umum Tim Pemantau Pilkada Mapilu - PWI Jateng.