PURWOKERTO - Hingga kini belum ada kejelasan seberapa besar bantuan operasional sekolah dan kapan dicairkan. Tak ayal, sekolah baik SD maupun SLTP calon penerima bantuan itu gamang.

Sesuai dengan ketentuan, dana untuk SD Rp 235.000/ siswa/tahun dan SLTP Rp 324.500/siswa/ tahun. Dana itu antara lain untuk pembelian alat tulis, dana dan jasa (seperti insentif guru honorer), serta pembinaan siswa (kegiatan ekstrakurikuler).

Seorang kepala SD di pinggiran Banyumas bagian utara menuturkan seusai mengikuti sosialisasi langsung merancang pemanfatan bantuan untuk sekitar 290 siswa. ''Jika turun sesuai dengan jumlah siswa cukup untuk membiayai sekolah setahun. Namun sampai kini belum ada kepastian. Saat ada BKM dari program kompensasi pengurangan subsidi BBM, sekolah kami hanya menerima untuk separo siswa,'' ujar kepala sekolah yang tak mau disebutkan namanya itu.

Bila hanya menerima untuk separo siswa, kata dia, para siswa bakal dibebani biaya lagi untuk mencukupi kebutuhan sekolah. Padahal, tujuan pemberian bantuan itu adalah agar siswa bisa bersekolah gratis.

Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Dinas Pendidikan Didi Rudwianto melalui Kepala Bagian Tata Usaha H Eko Sumaryono sebagai penanggung jawab pelaksanaan bantuan, kemarin, mengakui memang saat ini belum ada kejelasan.

Eko menyatakan bantuan itu diperuntukkan bagi sekolah, bukan murid. Dana turun setiap enam bulan sekali. Tahun ini Juli-Desember dan tahun 2006 Januari-Juni.

Karena bantuan diberikan tidak berdasar data terbaru, bisa jadi sekolah menerima lebih besar atau malah lebih sedikit ketimbang kebutuhan. ''Jika lebih harus dikembalikan. Jika kurang tak boleh minta tambahan,'' katanya.

Dia mengakui karena bantuan hingga awal tahun pelajaran 2005/2006 belum turun, sejumlah sekolah memungut biaya bulanan kepada para siswa untuk Juli dan Agustus. Namun ada pula sekolah meminta persetujuan orang tua murid dan komite sekolah. (G23-53)