BANJARNEGARA- DPRD menengarai beberapa pihak yang disebut-sebut bakal mencalonkan diri sudah menggalang dukungan untuk menghadapi pemilihan kepala daerah tahun 2006. Mereka telah berkampanye secara terselubung.

Padahal, saat ini mereka masih memegang jabatan. Tak pelak, muncul kekhawatiran aktivitas itu bakal mengganggu pelaksanaan tugas mereka.

FPDI-P menyatakan hal itu ketika menyampaikan pendapat akhir fraksi dalam sidang paripurna membahas rancangan kebijakan umum APBD tahun 2006, kemarin. ''Berdasar laporan masyarakat, telah terjadi penggalangan dukungan oleh figur-figur yang kabarnya akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Padahal, masa jabatan Bupati masih setahun lagi,'' kata Ambar Prastowo, Wakil Ketua FPDI-P.

Dia menyatakan figur itu saat ini masih menduduki jabatan penting. Karena itu dia menyarankan mereka berkonsentrasi dulu pada tugas melayani masyarakat. ''Jangan sampai tugas pokok mereka terbengkalai hanya karena mengurusi hal-hal yang masih jauh dan pribadi.''

Pendapat tak jauh berbeda disampaikan FPAN. Fraksi itu menghimbau semua pihak menjaga situasi dan kondisi agar tetap kondusif. ''Situasi kondusif juga mendorong minat investor menanamkan modal di Banjarnegara,'' kata Fahrudin dari FPAN.

Fraksi-fraksi juga menyoroti pembangunan sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Hampir semua fraksi menyatakan prihatin karena banyak siswa SMP/MTs dan SMA/SMK/MA tidak lulus ujian nasional tahap pertama. Mereka meminta pemerintah memfasilitasi siswa yang belum lulus agar lulus pada ujian tahap kedua.

''Anggaran sektor pendidikan harus ditambah karena pendidikan masuk rencana strategis pembangunan,'' kata Ambar.

FDBS melalui Nursulistiyanto menyatakan prihatin karena Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten tertinggal di Jawa Tengah. ''Kasus korupsi di sebuah instansi, pembalakan liar, dan beberapa kasus di tingkat desa menambah keprihatinan. Apalagi Banjarnegara pun termasuk daerah rawan pangan,'' ujar dia.

Fraksi itu mengajak semua pihak bekerja keras mengangkat diri dari keterpurukan itu. Pemerintah harus segera menetapkan rencana pembangunan jangka pendek dan panjang yang tepat. Meski banyak mengkritik, DPRD akhirnya menyetujui rancangan kebijakan umum APBD tahun 2006 dengan berbagai catatan. (mos-53)