SALATIGA - Pengelolan SPBU Tingkir Pemkot Salatiga yang dibeli pada pertengahan 2003 dengan investasi Rp 2,7 miliar, kemarin menjadi sorotan Fraksi Gabungan dan Fraksi Partai Golkar DPRD Salatiga dalam rapat paripurna. Hal itu terungkap pada pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Salatiga Tahun 2004.

SPBU yang terlilit utang pembayaran delivery order (DO) BBM hingga Rp 10,3 miliar ke PT Pertamina itu dinilai belum dapat dioptimalkan kontribusinya untuk menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan setelah diambil alih PT Pertamina beberapa lalu, telah dilakukan sistem bagi hasil pengelolaan dengan persentase 50%-50%. Praktis, separo keuntungan yang seharusnya untuk Pemkot diduga dipakai untuk membayar tunggakan tersebut.

''Kami harap SPBU Tingkir dapat segera dikelola menjadi perusahaan daerah Aneka Usaha. Dengan demikian pendapatan usaha tersebut dapat dioptimalkan kontribusinya bagi daerah,'' ujar Ketua Fraksi Gabungan DPRD, H Toto Suprapto, kemarin.

Pendapat Fraksi Gabungan dan Partai Golkar yang disampaikan Arif Budiyanto, dari pendapatan APBD Salatiga 2004 Rp 161.980.432.931, tambahan dari PAD hanya Rp 21.621.221.750 atau sekitar 13,35%. Sementara itu dana perimbangan dari Pemerintah Pusat Rp 134.146.275.810 atau 82,82 %.

Hal itu memberi makna otonomi keuangan Kota Salatiga masih sangat rendah. Sebaliknya kebergantungan pada Pemerinta Pusat masih tinggi. Dia menjelaskan, yang menarik untuk dipertanyakan adalah sejauh mana langkah yang harus ditempuh mengupayakan otonomi keuangan daerah.

Sementara itu Toto menjelaskan, dari sumbangan PAD Rp 21.621.221.750, sebagian besar berasal dari kontrubusi retribusi daerah yakni 53,92 %. Disusul pajak daerah 21,87 %, dan tambahan lain-lain yang sah 20,09 %. Kontribusi terkecil PAD Salatiga berasal dari badan usaha milik daerah (BUMD), yakni hanya 5,12 %. Padahal penyertaan modal dalam BUMD sebesar 17,034 miliar, sedangkan kontribusi ke PAD hanya Rp 891 juta.

Wali Kota H Totok Mintarto mengakui masih terdapat kelemahan di berbagai sektor dalam pelaksanaan APBD 2004. Namun pihaknya berharap kelemahan tersebut dapat diperbaiki pada tahun anggaran mendatang. (H2-56n)