JAKARTA- Kondisi keuangan negara masih surplus antara pendapatan dan belanja negara yakni sekitar Rp 17 triliun. Sedangkan saldo pemerintah yang berada di Bank Indonesia (BI) masih mencapai Rp 60 triliun lebih.

Demikian dikatakan Dirjen Perbendaharaan Negara Mulia P Nasution di Jakarta, kemarin. Untuk itu, pemerintah tidak akan menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) pada tahun ini mengingat belum ada keperluan pembiayaan yang mendesak.

Meski demikian, pengeluaran negara tetap saja makin banyak, hingga pemerintah berharap dapat menambah penerimaan dana dana yang berasal dari pajak dan bea cukai.

"Memang pengeluaran makin banyak. Tetapi mudah-mudahan penerimaan dari pajak dan bea cukai juga bertambah. Saya rasa tidak ada masalahlah untuk soal keuangan," jelasnya.

Dijelaskan, bahwa walaupun UU Perbendaharaan Negara mengamanatkan secara bertahap SBI digantikan oleh SUN termasuk SPN.

Jatuh Tempo

Namun menurut Peraturan Pemerintah (PP) mengenai penerbitan SPN masih terus digodok. Depkeu sudah menyerahkan draf PP kepada Departemen Hukum dan HAM.

"Jadi pada saat dibutuhkan nanti sudah siap, tidak ada masalah. Kita harapkan pada tahun 2005, PP-nya sudah selesai,"jelasnya.

Dia menambahkan, bahwa penerbitan SPN harus hati-hati mengingat SPN jatuh temponya cukup pendek yakni kurang dari satu tahun. Sehingga penerbitan itu ditujukan untuk mengatasi mismatch.

" Nanti apabila perkiraan penerimaan pemerintah berkurang, baru diterbitkan SPN," ungkapnya.(bn-59)