KOTA - Keresahan para pengusaha seragam sekolah di Solo sehubungan dengan wacana akan dihapuskannya pakaian seragam sekolah, hingga kini masih belum reda.

Masalah itu sebenarnya telah lama disampaikan kepada Mendiknas. Kepada orang nomor satu di Depdiknas itu, para pengusaha menanyakan kepastian, apakah seragam sekolah jadi dihapus atau tidak.

Namun, surat yang telah dikirim awal Desember 2004 itu hingga kini belum ada jawaban. Karena jawaban yang ditunggu tak kunjung tiba, kasus itu selanjutya dilaporkan langsung kepada presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui SMS (short message service).

"Kami kemarin telah melapor kepada Presiden SBY melalui SMS. Mudah-mudahan dalam waktu dekat diperoleh kepastiannya," ujar Ketua Umum Persatuan Pengusaha Pedagang Seragam Sekolah Pramuka (P3S2P) Surakarta, Slamet Ghozie, kemarin.

Seperti diketahui, akibat adanya wacana penghapusan seragam sekolah yang disampaikan Mendiknas dan dimuat media massa awal September 2004, para pengusaha seragam sekolah di Solo tak berani menumpuk stok seperti biasanya.

Ternyata, sampai memasuki tahun ajaran baru Juli 2005 ini, wacana itu belum ada kepastian apakah jadi dihapus atau tidak. Produsen dan pedagang seragam sekolah akhirnya kelabakan, sebab ternyata permintaan tinggi. Mereka mengalami kerugian miliaran rupiah (Suara Merdeka 16/7/2005.

Gejolak Sosial

Ghozie mengkhawatirkan kalau sampai kebijaksanaan seragam sekolah dihapuskan akan timbul gejolak sosial berskala nasional.

"Semua pengusaha kecil/ menengah yang bergerak dalam bidang seragam sekolah juga akan gulung tikar," katanya.

Dengan tutupnya usaha tersebut, akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran, karena usaha bidang itu tersebar di seluruh Indonesia.

P3S2P meminta agar semangat kebersamaan siswa dengan pakaian seragam tetap dipertahankan sebagai identitas pelajar secara nasional. Dengan seragam, kata dia, tercipta iklim sejuk antara siswa yang mampu secara ekonomi dan yang tak mampu.

Tentang adanya pendapat yang mengatakan seragam sekolah memicu tawuran antarpelajar, P3S2P menilai, alasan itu tidak relevan.

"Menurut kami, penyebab paling mendasar terjadinya tawuran antarpelajar adalah persoalan pendidikan moral yang metodenya salah," tukasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Surakarta, Drs Kuswanto MM, yang dihubungi mengatakan, soal pakaian seragam sekolah baru-baru ini telah dibahas dalam rapat kerja kepala dinas pendidikan se Indonesia di Surabaya. Dalam rapat itu, diputuskan seragam sekolah tidak dihapuskan.

"Tujuannya, agar siswa tidak jor-joran. Kalau pakaian bebas dan jor-joran, nanti kasihan siswa yang tidak mampu," katanya.

Menyinggung soal pengadaannya, diharapkan lewat koperasi sekolah. Namun jika siswa membeli sendiri di luar, juga tidak dilarang, asal warnanya sama sesuai dengann ketentuan.

"Seragam bekas yang dulu dipakai kakaknya juga boleh, sehingga tak usah beli lagi," katanya.(bt-42a)