SOLO - Gubernur Jateng, H Mardiyanto, menyayangkan kebijakan yang diambil oleh sejumlah pemerintah daerah dalam menangani wabah avian influenza (AI) atau flu burung.

Hal itu terlihat dari kebijakan sejumlah pemerintah daerah yang dinilai Gubernur terlalu ekstrem dalam mengantisipasi penyebaran flu burung, seperti melakukan isolasi hingga pemusnahan unggas.

Berkait dengan hal itu, Gubernur berniat memberikan pengarahan kepada jajaran bupati dan wali kota di wilayahnya agar tak mengambil kebijakan yang terlalu ekstrem berkait dengan munculnya wabah tersebut.

"Itu persoalan bencana. Tidak ada yang berharap kejadiannya. Wabah flu burung tersebut tidak bisa diatasi dengan cara-cara seperti itu. Kalau pemerintah daerah melakukan seperti itu, lalu ternak-ternaknya mau dikemanakan. Kita tidak bisa semaunya dengan larang-melarang," ujar Gubernur, kemarin.

Hal itu diungkapkan Gubernur, menanggapi adanya sejumlah kebijakan penanganan wabah flu burung, seperti Pemkab Sragen yang melarang peternakan babi dan menginstruksikan peternak untuk membawa ternak babinya keluar dari Sragen. Juga Pemkab Boyolali, yang melakukan isolasi unggas, dan Pemkab Karanganyar yang melakukan pengetatan lalu lintas ternak. Peraturan-peraturan itu, pada akhirnya justru mendapat reaksi dari peternak.

"Jangan membuat kebijakan terlalu ekstrem seperti itu. Persoalan flu burung, adalah wabah yang sulit diprediksi. Pada 2004, kita sudah melakukan vaksinasi besar-besaran, tetapi ternyata sekarang juga muncul lagi, dan justru lebih menggemparkan. Beberapa saat lalu, Banyumas masih aman, tetapi dalam waktu singkat dinyatakan positif flu burung. Demikian juga Boyolali," papar Mardiyanto.

Gubernur menyarankan agar langkah yang dilakukan adalah penangangan bencananya. Yang penting adalah memaksimalkan vaksinasi ulang, dan melakukan pemantauan terhadap seluruh unggas. Para petani dan juga Pemkab maupun Pemkot diminta selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Jateng yang akan mendukung sepenuhnya.

"Di setiap perbatasan sudah didirikan pos-pos pemeriksaan ternak. Itu saja yang dimaksimalkan, supaya tidak menular ke daerah lainnya," katanya.

Bagaimana dengan keinginan peternak untuk memperoleh kompensasi dengan adanya wabah tersebut? Gubenur mengatakan, dia tak bisa berbuat banyak. Selain terbatasnya alokasi anggaran yang ada, banyak persoalan yang secara finansial harus diatasi Pemprov.

Dia berharap, jika nanti APBD Perubahan Pemprov Jateng disetujui, pihaknya bisa melakukan sesuatu untuk kalangan peternak.(G18-42a)