YOGYAKARTA - Kalau dipandang perlu, masalah hemat energi bisa dijadikan gerakan nasional (gernas) yang diikuti oleh semua komponen bangsa. Gernas hemat energi tersebut sebaiknya bisa terus berlanjut dan tidak berhenti, walaupun kecenderungan pemberitaan media massa tentang hemat energi mulai mereda.

Selain itu juga diperlukan kebijakan inventarisasi peraturan perundang-undangan untuk dapat mengetahui apakah UU migas yang ada sekarang sudah cukup memadai atau perlu diamandemen karena sudah dianggap ada beberapa pasal yang sudah tidak sesuai lagi.

Pemikiran itu dilontarkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unisri Surakarta Teguh Prasetyo SH MSi yang juga Kandidat Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta, menanggapi dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No 10 Tahun 2005 tanggal 10 Juli 2005, kemarin.

Ditindaklanjuti

Menurut Teguh, untuk jangka pendek yang ditempuh oleh pemerintah dengan mengeluarkan Inpres itu sudah tepat, namun untuk lebih efektif Inpres tersebut perlu ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan yang berpengaruh langsung dengan penghematan energi.

Kebijakan yang perlu diambil adalah kebijakan dalam sektor transportasi, otomotif, industri, jam kerja, pembatasan pemakaian fasilitas-fasilitas yang boros energi, dikembangkannya alternatif lain selain BBM, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan hemat energi.

Dalam hal inventarisasi perundang-undangan migas maupun UU lain yang mempunyai hubungan dengan upaya pemerintah untuk melakukan hemat energi, harusnya dilakukan dengan hati-hati dan melalui departemen terkait. Selain itu juga harus melakukan pengumuman kepada masyarakat terlebih dulu sebelum kebijakan itu dikeluarkan.

Hal itu untuk menghindari jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menuai protes dari masyarakat dalam bentuk demo yang marak di mana-mana, maupun gugatan hukum seperti uji materiil baik ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. ''Kalau hal itu yang terjadi, maka kita akan buang-buang energi dalam mengatasi persoalan tersebut.'' (P12-39d)