CEBU - Krisis politik di Filipina menapaki jalan makin suram. Sementara Presiden Gloria Macapagal Arroyo berusaha menggalang dukungan dari berbagai wilayah di Filipina, beberapa provinsi mulai menyuarakan ketidakakuran dengan "imperium Manila",

Beberapa gubernur provinsi pendukung Arroyo mulai bersuara menentang politikus di Manila. Luis Singson dari Provinsi Ilocos Sur dan Emmanuel Pinol dari Cotabato Utara misalnya, mengancam akan membentuk negara merdeka bila Arroyo dilengserkan melalui cara-cara ekstra-konstitusional.

Para gubernur di Filipina tengah bahkan sudah melangkah lebih jauh lagi. Mereka mendeklarasikan "Republik Visayas". Deklarasi itu disampaikan sehari setelah sekitar 30.000 demonstran anti-Arroyo menggelar protes di Manila.

"Itu bukan sekadar deklarasi biasa," kata Gubernur Cebu Gwendolyn Garcia. "Kami juga ingin menegaskan bahwa kami tidak mau lagi terseret oleh segelintir imperium Manila yang ingin mendikte arah negeri ini."

Garcia sesumbar, provinsinya memiliki 2,1 miliar peso (Rp 360 miliar) surplus anggaran dan nol utang. Sementara, anggaran di tingkat nasional justru mengalami defisit dan utang yang menumpuk.

Dia mengatakan, 13 dari 16 gubernur di wilayah Visayas sudah menandatangani manifesto kesepakatan untuk memisahkan diri dari pemerintahan pusat apabila Arroyo terguling secara inkonstitusional. Mereka juga sepakat untuk "memutuskan nasib sendiri".

"Krisis politik ini mengajarkan banyak hal kepada para pejabat lokal," kata dia. "Kami tidak ingin membiarkan diri kami terpengaruh keriuhan politik di Manila. Manila bukan Filipina/"

Beberapa pengamat mengatakan, Filipina sedang berada di ambang perpecahan. Arroyo kemungkinan mendorong para gubernur itu mengeluarkan pernyataan semacam itu sebagai cara meredam langkah oposisi.

Namun, krisis yang sudah berlangsung dua bulan ini telah memunculkan keretakan di negeri kepulauan itu. Krisis itu bagaikan membangunkan provinsi-provinsi yang sejak semula tidak akur dengan dominasi pusat.

Daerah rupanya sudah jengkel dengan Manila yang terkesan jauh, tidak bisa diduga dan sering dilanda kekacauan politik.

Meski demikian, Earl Parreno dari Institute for Political and Electoral Reforms meragukan keseriusan dan kesungguhan ancaman daerah-daerah itu.

Sebaliknya, dia mengingatkan, Arroyo akan menuai masalah baru kalau memaksakan perubahan menjadi sistem parlementer.(rtr-gn-25)