Dalam hal penegakan hukum, kita layak mengadopsi resep dari RRC yang hasilnya sangat manjur. Terhadap para koruptor mereka tak kenal kompromi, ganjarannya tiang gantungan alias hukum mati. Contoh, Wakil Wali Kota Shanghai dan Wakil Ketua Kadin China telah merasakan kerasnya ayunan palu hakim.

Kondisi ini menimbulkan efek jera bagi yang lain untuk tidak mencoba meniru, kalau tak ingin bernasib sama. Adanya jaminan kepastian dan penegakan hukum seiring dengan diberlakukannya sistem ekonomi pasar bebas, menggoda para investor asing berduyun-duyun menanamkan modalnya di daratan China. Dalam tempo relatif singkat, negeri yang berpenduduk hampir 1,3 miliar mengalami mukjizat ekonomi. Sebab selama 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonominya mencatat rekor fantastik, rata-rata 7,5 % s.d 9%/tahun.

Bahkan, banyak pengamat internasional memprediksikan tahun 2020, Negeri Panda ini menjadi super power baru menandingi kedigdayaan AS. Tak hanya dalam hal olahraga, tapi juga jawara dalam ekonomi, iptek, sosial, budaya, politik bahkan militer.

Sebaliknya Indonesia kini benar-benar dalam situasi gawat darurat akibat korupsi yang telah melembaga dan menjadi way of life sehingga daya rusaknya sangat dahsyat. Republik yang melimpah ruah sumber daya alamnya, justru rakyatnya jatuh miskin. Sebuah ironi dan ini paradoks.

Terhadap pelaku kriminal kaliber kakap seperti pengedar narkoba, teroris dan pembunuh bisa diberlakukan hukuman mati, tanpa ampun. Tapi kepada koruptor yang notabene penjahat biangnya penjahat yang lebih berbahaya, keji dan brutal, mengapa tidak. Sekali lagi why not ?

Sebelum keburu terjun bebas ke titik nadzir lalu collaps dan bila ingin duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dalam percaturan global dengan bangsa-bangsa lain, maka bergegaslah dan jangan malu-malu bergurulah kepada China.

S Joko Wiyono

Sukorejo Rt 5/Rw 1, Kendal

***

Dipertanyakan Keberpihakan ke Rakyat

Sudah sekian lama negeri ini dipimpin pemimpin yang mengaku punya sensitivitas tinggi terhadap persoalan rakyatnya. Mulai dari rezim orla, orba, orde reformasi sampai orde sekarang ini. Tetapi sampai kini masih perlu dipertanyakan keberpihakan mereka kepada penderitaan rakyat.

Hal ini bisa dilihat dari persoalan bangsa yang masih tersusun rapi di ruang berdebu yang indikasinya sbb: Kenaikan BBM yang merupakan cerminan dari ketidakberpihakan pemerintah pada rakyat. Rakyat yang sudah menanggung beban berat harus ditambah lagi beban sebagai imbas kenaikan BBM tersebut.

Kedua, kelangkaan BBM. Sungguh ironis di negeri yang kaya raya ini masih ditemui antrean panjang untuk sekadar membeli 5 liter bensin dengan harga yang tinggi menurut ukuran rakyat, bukan penguasa. Di tengah masa depan negara yang tidak menentu, tiba-tiba wakil rakyat yang kita pilih mengusulkan kenaikan gaji.

Tidak tanggung-tangung sampai hampir 80%. Padahal sebagian besar APBN dialokasikan untuk membayar utang. Sedang sumber terbesar ( hampir 70% ) APBN dari pajak yang dibebankan rakyat. Jadi intinya rakyatlah yang harus membayar wakil-wakil kita yang sampai kini dipertanyakan keberpihakan untuk konstituennya.

Kepada wakil rakyat yang terhormat, di mana mata hati Anda. Tidakkah melihat rakyatmu yang mati karena busung lapar, bencana tsunami, tanah longsor serta mereka yang harus berada di kolong jembatan. Saya menyerukan, tengoklah ke bawah, bagaiman keadaan rakyatmu. Setelah itu berbuatlah sesukamu.

BEM IKIP PGRI Semarang

Muhammad Ibn' Sa'dy (Presiden)

Ahmad Multazim (Menteri JKM)

***

Jawaban SPBU Senenan

Saya menanggapi tulisan Bpk Muhammad Imam M, Saripan RT 3/RW 5 Jepara di rubrik Surat Pembaca 19 Juli 2005 yang merasa dirugikan oknum operator. Disebutkan 11 dan 15 Juni 2005 Bpk membeli BBM di SPBU saya yang tidak sesuai dengan uang yang dibayarkan.

Terlepas benar dan tidaknya keluhan tersebut, saya selaku pengelola SPBU Senenan mengucapkan banyak terima kasih atas informasinya. Hal ini tentu akan saya tindak lanjuti dengan melakukan pembenahan SDM secara menyeluruh agar tercapai moto ''Kepuasan pelayanan konsumen harus di utamakan''.

Namun sedikit saya sayangkan, kejadian itu sudah sebulan lebih. Juga tidak di jelaskan pukul serta mesin sebelah mana sehingga saya agak kesulitan mencari operator yang bertugas pada saat itu. Akan lebih baik seandainya komplain langsung disampaikan di kantor SPBU saat itu juga. Saya tidak akan membela dan melindungi karyawan yang nakal, dan akan selesai dengan baik. Terimakasih.

Zaini Arief

Pengelola SPBU Senenan, Jepara

***

Antre di UGM

Saya mengantar anak untuk registrasi, setelah membayar sumbangan dan SPP di Bank Mandiri pukul 08.00. Anak saya dapat antrean di pinggir jalan di luar halaman gedung Grha Sabha Pramana. Makin siang makin panjang dan matahari pun makin panas. Akhirnya setelah berdiri hampir 3 jam dia dapat nomor, hanya nomor.

Selanjutnya menunggu panggilan untuk regristrasi di ruangan dan pukul 14.00 baru selesai. Yang saya sesalkan mengapa panitia tidak memberi pelayanan yang nyaman. Anak-anak berdiri berpanas-panas bahkan ada yang pingsan atau mengulang antre esok harinya.

Banyak yang dari luar kota, buru-buru untuk mendapatkan tempat sehingga mungkin sarapan pun tak sempat. Saya berpikir, mereka itu anak-anak yang lulus ujian masuk murni bukan KKN dan harus membayar sejumlah besar uang, rata-rata Rp 10 juta, mengapa tidak mendapatkan perlakuan yang baik.

Tidak mampukah panitia memasang tenda untuk sekadar memberi keteduhan bagi anak-anak yang telah berjuang demi masa depan mereka yang belum tentu cerah. Syukur ada minuman dan makanan kecil gratis. Mereka tidak sedang mendaftar menjadi tentara yang harus berfisik kuat.

Jadi tidak berlebihan seandainya UGM yang masyhur itu memberi fasilitas layak bagi mahasiswa baru yang bermimpi romantisnya keindahan UGM yang kampus biru itu. Bukan sebaliknya memberi kesan pertama menjengkelkan. Hendaknya ada perubahan cara memberi pelayanan dan ada tindak lanjut yang positif.

Heru Kartono SPd

Jl Karbol 11 PAI Magelang

***

Perangi Korupsi, Mulai dari Diri Sendiri

Menyimak uraian dai kondang Aa Gym soal korupsi, saya sangat tertarik tentang pemberantasan yang harus dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang "maling teriak maling". Suka ngatain orang lain sebagai koruptor, sementara tanpa disadari ada jiwa koruptor di dalam diri sendiri.

Korupsi pada dasarnya mengambil apa yang bukan hak kita. Tak tergantung sedikit atau banyaknya. Seratus rupiah yang kita ambil dari sisa belanja tanpa izin pemilik uang, juga sudah korupsi. Piring tetangga yang berbulan-bulan nangkring di lemari perkakas kita, buku/baju orang lain yang hampir tak ada niat untuk mengembalikan, berarti sudah punya jiwa koruptor.

Kebiasaan mengambil yang bukan hak mulai dari paku payung, ballpoint, penggaris sampai penjepit buku, lemari (untuk pegawai kantor), adalah perbuatan korupsi (maling). Membawa pulang sendok, piring, asbak milik jasa transportasi atau hotel dengan alasan kenang-kenangan juga korupsi.

Orang yang menyalahi kontrak kerja (datangnya selalu telat dan disambung pulang duluan) juga punya jiwa korpusi waktu. Koruptor, tetaplah koruptor. Tak ada kelas teri atau kelas kakap. Sama saja. Karena kecil atau besar, seringkali hanya masalah kesempatan. Mari kita perangi budaya korupsi, mulai dari diri sendiri.

Siti Jazimah

Jagang Lor Rt 3/Rw 2 Salam, Magelang