KUDUS- Merebaknya gizi buruk di beberapa daerah akhir-akhir ini, memosisikan Indonesia kembali ke era pascakemerdekaan.

Periode 1945-1960, kondisi gizi masyarakat mengalami kemunduran. Ketika itu, peperangan menjadi faktor penyebab munculnya gizi buruk. Kini, kondisi yang sama terulang kembali. Lebih mengerucut, kasus kelainan gizi mencuat ketika krisis moneter pada 1998 lalu melanda negeri ini.

Demikian pernyataan yang dilontarkan Guru Besar Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegora, Prof DR Siti Fatimah Muis MSc, pada seminar menyoal penanganan gizi buruk yang diselenggarakan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Siti Khadijah dan Pigeon P, Sabtu (23/7) di Gedung Griya Raharja, Kudus.

Menurut dia, pada 1960, pemerintah telah mengupayakan progam perbaikan gizi masyarakat. Progam yang digulirkan, mulai dari pembangunan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) hingga posyandu. Posyandu, tuturnya, memberikan dampak positif bagi peningkatan gizi anak usia balita (bawah lima tahun).

Posyandu

''Namun sekarang, posyandu dalam kondisi mati suri. Aktivitas posyandu sepertinya jalan di tempat,'' ungkapnya.

Hal tersebut menyebabkan kasus gizi buruk terlebih pada 1998, dari waktu ke waktu cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Fatimah Muis menguraikan, gizi buruk pada anak terjadi karena adanya penyakit infeksi dan makanan yang tidak seimbang. Selain itu, disebabkan juga oleh pola asuh anak yang tidak benar, tidak cukupnya ketersediaan pangan, dan pelayanan kesehatan dasar meliputi sanitasi dan air bersih yang tidak memadai.

Dia kemudian menuding kurangnya pemberdayaan wanita dan keluarga serta lemahnya pemanfaatan sumber daya masyarakat sebagai pokok permasalahan penyebab munculnya kasus gizi buruk.

''Krisis ekonomi, politik, dan sosial yang kemudian memunculkan pengangguran, inflasi, kekurangan pangan, dan kemiskinan merupakan akar permasalahan dari merebaknya kasus gizi buruk,'' imbuhnya. (tik-44s)