PURWOKERTO - Bupati Banyumas Aris Setiono dan Sekda Singgih Wiranto meminta kepada semua pejabat di lingkungan Pemkab dan instansi pemerintah lain di wilayah tersebut untuk memelopori pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Jika mereka melaksanakannya, hal itu dapat mendorong masyarakat untuk melakukan hal yang sama.

''Pejabat harus memberi contoh yang baik agar bisa menjadi teladan masyarakat termasuk yang ada di desa-desa,'' ujar Bupati saat membuka pencanangan pembayaran PBB 2005 di Pendapa Sipanji, kemarin.

Bupati menekankan, partisipasi warganya dalam membayar pajak tergolong tinggi. Kondisi tersebut harus ditingkatkan dan terus dipacu. Hingga minggu kedua Juli ini, pembayaran PBB di Banyumas Rp 6,5 miliar (31,7%). Target pada tahun ini adalah Rp 20, 6 miliar. Pelaksanaannya hingga Juli tahun depan.

Kata Aris, PBB masih menjadi sektor andalan dari pemasukan untuk sektor pajak. PAD 2005 ditarget sekitar Rp 52, 9 miliar. Sumbangan dari sektor PBB untuk PAD Rp 20,6 miliar. ''Ini karena kesadaran warga yang relatif tinggi,'' ujarnya.

Memotivasi

Singgih melaporkan, dua bulan pertama setelah SPPT diserahkan ke tiap-tiap desa/kelurahan ada 28 desa yang sudah lunas.

Atas jasa dan peran aktif pihak desa beserta aparaturnya, mereka berhak mendapatkan penghargaan berupa uang. Dua puluh desa itu tersebar di 12 kecamatan sedangkan 15 kecamatan lain masih dalam proses.

''Penghargaan yang kami berikan bervairasi mulai dari Rp 400.000 hingga Rp 3 juta lebih. Ini untuk memotivasi desa atau kelurahan yang lain,'' katanya.

Desa Pasir Kidul, Kecamatan Karanglewas merupakan desa yang paling cepat pelunasannya. Desa yang telah berulang-ulang menerima penghargaan PBB itu pembayaran pada 2005 telah lunas 23 Februari lalu.

Disusul Desa Kedungwuluh Kidul, Kecamatan Patikraja dan Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, keduanya lunas PBB pada 9 Maret. Acara penyerahan penghargaan juga disaksikan Ketua DPRD Suherman, sejumlah pejabat terkait dan para camat yang desanya mendapat penghargaan.

Setelah pemberian penghargaan, ada pembayaran secara simbolis yang juga melibatkan kalangan dunia usaha. Sebab, kalangan pengusaha termasuk penyumbang PBB terbesar namun sebagian sering menunggak. (G22-36j)