logo SUARA MERDEKA
Line
Sabtu, 16 Juli 2005 WACANA
Line

Mencari Solusi Kelangkaan BBM

Oleh: Ali Mubarak

MASALAH BBM tidak henti-hentinya menghimpit rakyat. Jika beberapa waktu lalu, sebagian masyarakat berteriak menolak kenaikan harga BBM, sekarang ini masyarakat kecewa, karena di beberapa daerah, BBM sudah mulai langka, dan rakyat harus mengantre untuk membeli. Ancaman kelangkaan BBM memang potensial terjadi. Bahkan sudah terjadi sejak tahun 2004. Namun Pemerintah tampaknya kurang cermat atau kurang peduli terhadap kemungkinan terjadinya kelangkaan BBM.

Jika kita cermati, kelangkaan BBM sekarang ini memang tidak hanya terkait dengan kemampuan Pertamina mendistribusikan BBM secara merata. Sebab kelangkaan tersebut juga terkait dengan kemampuan Pemerintah untuk segera memberikan/mencairkan dana untuk produksi BBM kepada Pertamina. Keterlambatan ini kemudian menyebabkan pasokan menjadi kritis dan tersendat.

Selain itu, kelangkaan BBM (khususnya premium) beberapa hari ini terutama didorong oleh naiknya laju permintaan premium yang tidak diprediksi oleh Pertamina. Menurut Pertamina, selama Januari-Juni 2005, konsumsi premium mencapai 9.194 juta kiloliter. Tingkat konsumsi sebesar itu mencapai 60,6% dari total kuota premium sebesar 15,173 juta kiloliter sesuai dengan APBN 2005. Jika konsumsi BBM dalam semester kedua sama dengan semester pertama, maka konsumsi premium akan membengkak mencapai 20 juta kiloliter atau 20% di atas kuota. Jelas kenaikan ini mengharuskan adanya dana tambahan untuk memproduksi kenaikan permintaan premium. Lantas dari mana anggaran tambahan ini?

Sementara itu, dalam APBN-P 2005 DPR sudah sepakat tidak menyetujui kenaikan kuota. Dalam APBN-P 2005 disetujui bahwa dengan asumsi harga minyak mentah 45 dolar AS per barel dan konsumsi BBM sebesar 59,634 juta kiloliter, subsidi yang harus ditanggung pemerintah mencapai Rp 76,5 triliun. Sementara itu, harga minyak mentah di pasar internasional sekarang ini sudah mencapai 60 dolar AS per barel, sehingga subsidi bisa mencapai Rp 100 triliun. Jika permintaan BBM, khususnya premium naik, berapa dana yang harus disiapkan oleh Pemerintah untuk subsidi?

Selain itu, kemampuan Pertamina untuk memproduksi BBM (kapasitas kilang) juga belum dapat dipecahkan, sehingga kita harus melakukan impor. Untuk kebutuhan kilang dalam negeri, kita impor BBM yang harus dibayar dengan uang tunai (out of pocket) sekitar 1 miliar dolar AS setiap bulan. Oleh sebab itu, jika terjadi sedikit gangguan yang menyangkut impor BBM dan harga minyak mentah yang naik di luar jangkauan kita, maka akan berdampak pada kegiatan penyediaan BBM.

Belum lagi masalah eksternal, seperti peningkatan permintaan BBM (premium) di pasar. Peningkatan kebutuhan tersebut seperti terjadi akibat meningkatnya permintaan kendaraan bermotor. Tahun lalu kendaraan roda empat tumbuh mencapai 500 unit, sedangkan sepeda motor mencapai 5 juta unit. Sementara peningkatan kebutuhan BBM tidak dibarengi dengan kemampuan pasokan dari Pertamina.

Lakukan Audit

Tanggungjawab penyediaan BBM memang berada di tangan Pertamina. Namun, kondisi kemampuan produksi migas dan BBM, tidak sepenuhnya berada di tangan Pertamina. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, Pertamina tidak memiliki lagi kekuasaan untuk mengatur pemegang kontrak production sharing . Sebab kewenangan tersebut sudah berada di tangan BP Migas. Sementara kedudukan Pertamina sama dengan pemegang kontrak, namun masih harus dibebani dengan kewajiban menyediakan BBM untuk kebutuhan dalam negeri. Dengan kondisi tersebut, Pertamina pasti mengalami kesulitan untuk berupaya memacu produksi migas dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kelangkaan dan kekacauan distribusi juga tidak bisa dikatakan sebagai kesalahan Pertamina. Sebab masalah produksi BBM yang terkait dengan subsidi juga terkait dengan kelancaran pendanaan dari Pemerintah (Menteri Keuangan) yang harus diserahkan kepada Pertamina untuk memproduksi BBM. Jika masalah pendanaan tersebut tidak lancar atau seret, juga akan menyebabkan kemampuan produksi BBM oleh Pertamina juga akan terganggu.

Meskipun demikian, Pemerintah, dalam hal ini Pertamina, juga belum mampu menunjukkan performance usahanya secara efisien, apalagi menunjukkan kinerjanya sebagai world class company. Pertamina selama ini masih digelayuti oleh berbagai politik kepentingan (vested interest), sehingga tidak transparan dalam memberikan gambaran secara tuntas dan jelas kepada publik mengenai berapa cost produksi BBM, serta belum dapat meningkatkan efisiensi dalam proses produksi penyediaan BBM, sehingga biaya produksi BBM menjadi tinggi dan harga jual BBM menjadi lebih mahal.

Pemerintah seyogianya melakukan audit terhadap produksi BBM dan audit terhadap skema penyaluran BBM, termasuk berapa produksi BBM dan berapa sesungguhnya kebutuhan pasar, serta berapa jumlah BBM untuk masing-masing daerah, sehingga tidak terjadi kelangkaan BBM.

Solusi

Sekarang ini kemampuan produksi migas kita cenderung terus merosot. Dalam APBN 2005 diasumsikan produksi migas mencapai 1,2 juta barel per hari, tetapi realitasnya mungkin saja tidak sampai satu juta barel per hari. Sebab Departemen Keuangan tidak pernah transparan mengenai soal ini, termasuk berapa besarnya biaya produksi per satu barel minyak.

Sudah beberapa saat terakhir ini, Indonesia masuk kategori net importer. Produksi minyak bumi rata-rata Mei 2004 tercatat di bawah 900.000 barel per hari (bph), sementara konsumsinya setara dengan 1 juta bph. Produksi minyak tersebut, bagian pemerintah (termasuk pajak) sekitar 600.000 bph.

Anehnya, kondisi tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah secara serius, sehingga pada saat harga minyak melambung, kita kehilangan peluang untuk meraih windfall profit. Bahkan Indonesia dirugikan dengan naiknya harga minyak, karena Pertamina harus mencari pasokan dolar untuk memenuhi kebutuhan impor BBM.

Kemampuan pemerintah untuk mengatasi masalah BBM memang cukup rumit, tetapi bukan tidak ada solusi. Diperlukan solusi yang bersifat jangka panjang, by design, bukan temporer atau ad hoc (bersifat sementara). Masalah BBM sudah menjadi masalah setiap tahun, tetapi Pemerintah tidak bisa segera belajar dan melakukan antisipasi serta pemecahan secara komprehensif.

Melakukan penjatahan kebutuhan premium per daerah, hanyalah solusi jangka pendek dan dalam jangka panjang solusi itu sangat rawan dan bisa membahayakan kestabilan dalam masyarakat. Efisiensi penggunaan energi BBM, konservasi dan pemanfaatan energi alternatif juga miskin sosialisasi, karena belum disiapkan infrastruktur pendukung dan belum ada contoh konkret yang ditunjukkan oleh pejabat kita. (24)

-Ali Mubarak, anggota Komisi VII DPR-RI dari FKB.


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA