SEMARANG- Aksi saling dorong dan adu mulut mewarnai jalannya eksekusi bangunan rumah di Jalan Kariadi No 76, kemarin. Jalannya eksekusi dari awal hingga pembongkaran rumah peninggalan Belanda itu menjadi perhatian warga sekitar. Arus lalu lintas pun tersendat.

Eksekusi dilakukan petugas dari Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Petugas bermaksud membongkar paksa, sejak pukul 09.30.

Namun tiap kali aparat pelaksana eksekusi dari PN bermaksud mengosongkan rumah, terhalang niat warga. Petugas eksekusi dan warga pun terlibat aksi saling dorong. Eksekusi akhirnya tetap berjalan, tetapi bangunan tidak diruntuhkan.

Petugas eksekusi berhasil mengosongkan rumah. Soal bangunan tersebut dirubuhkan atau tidak, diserahkan kepada PT KA (Kereta Api) selaku pemohon.

Ketegangan itu dimulai ketika warga yang tinggal di kompleks perumahan Taman Gergaji menolak eksekusi. Sebab termohon, Moelyono (70), dinilai sah menempati rumah itu sejak 30 tahun lalu.

Melihat kondisi makin panas, aparat kepolisian yang mengamankan jalannya eksekusi akhirnya meminta pihak-pihak terkait membicarakan di Polwiltabes.

Perwakilan dari pihak Moelyono yang berangkat ke Polwiltabes adalah Cahyono, putra ke-3 Moelyono, sedang dari PN adalah Hidayat SH.

Pengadilan kemudian memaksakan pembongkaran untuk mengosongkan rumah setelah pertemuan di Polwiltabes sekitar pukul 13.30. Saat hendak dibongkar paksa, aksi saling dorong dan adu mulut terulang lagi.

Cahyono, saat ditemui di sela-sela proses pengosongan rumah mengatakan, pihaknya merasa keberatan dengan eksekusi itu.

Seluruh proses hukum dari PN, Pengadilan Tinggi (PT), hingga Mahkamah Agung (MA), katanya, telah ditempuh dan dimenangkan PT KA selaku penggugat.

"Jika mau mendaftarkan PK silakan saja, tetapi eksekusi tetap harus dijalankan," tandas Hidayat.

Eksekusi, jelas dia, ditetapkan oleh PN untuk dilaksanakan Kamis (14/7). Ketetapan itu melalui putusan Kepala PN Semarang tertanggal 4 Juli setelah PT KAI memohonkan eksekusi pada 11 Mei lalu. (yas,H12-60)