SEMARANG - Sejumlah orang tua siswa baru mengeluhkan mahalnya sumbangan pengembangan institusi (SPI) atau uang gedung saat daftar ulang di SMP dan SMA negeri Kota Semarang, Kamis (14/7).

Di salah satu SMAN, misalnya, ada petugas yang menyodorkan tabel pilihan biaya SPP per bulan, yakni sebesar Rp 80. 000, Rp 90.000, dan Rp 100. 000 kepada orang tua siswa. Selain itu, SPI pun juga beragam, mulai dari Rp 2 juta, Rp 2,5 juta, dan Rp 3 juta yang harus dibayarkan minimal 50% saat daftar ulang.

Salah satu orang tua siswa, Bambang (45) menyatakan keberatan dengan kebijakan tersebut. Dia mengaku harus membayar uang gedung sebesar itu pada saat daftar ulang.

"Jika tidak mampu membayar saat daftar ulang, harus menandatangani surat perjanjian yang berisi kapan bisa membayar. Uang itu belum termasuk Rp 250.000 untuk uang paket seragam dan Rp 80.000 untuk MOS,'' ungkapnya.

Di SMAN 4, dari daya tampung sebanyak 358 siswa, 281 di antaranya telah melakukan daftar ulang. Menurut Humas Dra Niken Anjaswati, pihaknya belum menentukan besarnya SPI. Pada saat daftar ulang, orang tua hanya membayar Rp 60.000 untuk OSIS selama setahun, MOS Rp 10.000, dan majalah MOP sebagai panduan siswa baru sebesar Rp 3.000.

"Besarnya pungutan SPI akan ditentukan saat rapat komite sekolah dengan orang tua siswa pada 23 Juli. Uang seragam Rp 250.000 tidak mutlak. Bagi yang tidak mampu tidak diwajibkan," ujarnya.

Sementara itu, di SMPN 1 pendaftaran ulang dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama, Kamis (14/7) dengan 180 siswa yang masuk dalam peringkat pertama. Gelombang kedua, Jumat (15/7) mendata 280 siswa didik yang tergabung dalam peringkat kedua. Para orang tua murid yang ingin membayar uang daftar ulang disediakan tiga loket. Pihak sekolah juga menempatkan enam ruang kelas yang difungsikan sebagai tempat untuk wawancara antara komite sekolah dan para orang tua murid.

''Wawancara tersebut untuk menentukan sumbangan partisipasi pembangunan sekolah. Jumlahnya tergantung kesepakatan antara orang tua murid dan komite sekolah," ujar AM Sugito, Ketua Panitia PPD SMPN 1.

Menurut Sugito, pihak sekolah tidak bermaksud membebani orang tua murid. Pembayaran sumbangan partisipasi pembangunan bisa diangsur. Peserta didik dikenakan biaya seragam Rp 310.000 untuk pakaian olahraga, kain seragam putih biru dua setel, seragam pramuka, dan kain batik.

Direktur Kajian Strategis Demokrasi dan Sosial (Krisis), Suwignyo Rahman SPt menemukan ada indikasi sejumlah sekolah negeri yang melakukan pelanggaran dalam penerimaan siswa baru. Di sebuah SMP negeri, katanya, terlihat sejumlah calon orang tua siswa bergerombol di depan pintu kepala sekolah. (sjs,fzm,H7-60d)