WONOSOBO - Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Wonosobo menilai, kepemimpinan Bupati telah gagal mewujudkan program pembangunan, antara lain kualitas hasil bangunan fisik yang rendah dan cepat rusak. Hal itu diduga karena praktik korupsi merajalela. Selain itu, kondisi Kota Wonosobo pada lima tahun lalu lebih aman dan tertib dari sekarang.

Pendapat akhir FKB disampaikan juru bicara Drs M Albar dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Bupati Wonosobo, kemarin.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Joko Wiyono BSc dan dihadiri Bupati Drs H Trimawan Nugrohadi MSi, pendapat akhir FPDI-P disampaikan Ir Sarwanto Priadhi, FPG (Gatot Sumarlan SPd), FPP (M Asnawi SE), dan FPAN (Amin Budi Santosa SP).

Albar yang juga Ketua Komisi B DPRD menekankan, tanggung jawab antara Bupati dan Wakil Bupati tidak sama. Dalam pelaksanaan tugas, Wakil Bupati jarang melaksanakan tugas yang bersifat strategis. Kebijakan strategis hanya dilakukan oleh Bupati. Sehubungan dengan itu, masalah pertanggungjawaban ini pun seharusnya pada Bupati.

Dalam pendapat akhirnya, FKB juga merasa kecewa terhadap kebijakan Bupati, khususnya dalam hal pengangkatan tenaga kontrak yang kurang transparan. Demikian halnya dengan soal pengisian kekosongan jabatan, FKB minta agar hal itu dilakukan setelah pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup).

Gatot Sumarlan yang membacakan pendapat akhir FPG seakan menjawab FKB tentang pertanggungjawaban akhir masa jabatan itu. FPG mengatakan, tanggung jawab harus dilakukan bersama antara Bupati dan Wakil Bupati.

Pembangunan Fisik

Tentang pembangunan proyek fisik, FPG mengemukakan, kualitas bangunan kurang baik karena ada pihak yang mengintervensi. Untuk itu, perlu ada pengawasan yang lebih ketat. Demikian halnya dengan masalah pelayanan kesehatan, hingga sekarang masih sering dikeluhkan masyarakat.

FPAN menekankan, Pemkab kini belum dapat menjamin rasa aman. Dengan demikian, hal itu akan berdampak pada sektor perekonomian ataupun investasi. Sementara itu, FPDI-P dan FPP justru melontarkan berbagai keberhasilan yang dicapai dalam kurun lima tahun terakhir ini. Bahkan, FPP pada kesempatan itu menyatakan menerima LKPj AMJ Bupati Wonosobo.

Bidang pembangunan yang disebut cukup berhasil oleh FPDI-P, antara lain bidang pendidikan serta program prasarana umum yang meliputi jalan air bersih dan listrik. FPDI-P menekankan, sorotan terhadap kualitas jalan yang jelek karena fungsi kontrol yang lemah.

Ketua FPP KH Mustofa Afifi BA mendukung apa yang disampaikan Sekretaris FPG itu. Mustofa minta agar pimpinan DPRD mempertanyakan ketidakhadiran Wakil Bupati dalam sidang DPRD. Bupati Trimawan menandaskan, selama ini tidak pernah ada bantuan APBD untuk lomba burung merpati. Mengenai utang daerah Rp 82 miliar, untuk pembangunan yang bersifat mendadak dan tidak bisa ditunda. (P55-5j)