JAKARTA- Pemerintah menegaskan tidak akan mengeluarkan opsi atau kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri ditengah makin tingginya harga minyak dunia yang mencapai 60 dolar AS per barel.

''Kemungkinan kenaikan BBM belum dilakukan pembahasan, meskipun kami sebagai pengelola fiskal merasa berat jika pola subsidi terus dilanjutkan,'' kata Menteri Keuangan (Menkeu) Jusuf Anwar di Jakarta, Kamis (14/7).

Namun, menurut menkeu, Departemen Keuangan (Depkeu) mengakui beratnya pengelolaan fiskal jika pola subsidi yang berlaku saat ini masih terus dipertahankan. Karena itu, kedepan pemerintah akan merubah pola subsidi kepada masyarakat sehingga tepat sasaran dan efektif.

''Pemerintah akan mempelajari bahwa subsidi diberikan tidak kepada produk melainkan kepada masyarakat atau orang yang benar-benar membutuhkan. Ini tergantung kepada kekuatan yang dimiliki pemerintah sendiri,'' tegas Jusuf.

Menurut Jusuf, sebelumnya pemerintah dan DPR sepakat bahwa subsidi BBM untuk tahun 2005 ini sebesar Rp 76 triliun dengan perhitungan harga minyak dunia 50 dolar AS per barel.''Suatu saat akan kita ubah sistem subsidi yang sudah ada agar lebih efesien dan tepat sasaran,'' ujar Jusuf.

Anomali

Jusuf mengakui saat ini sudah banyak pendapat di masyarakat bahwa sudah terjadi anomali (pengingkaran) yang menyatakan subsidi tidak benar alias hanya menguntungkan segelintir orang saja.

''Anomali itu sudah kita dengar dan kita sudah memikirkan, subsidi sekarang perlu perbaikan,'' tutur dia.

Dikatakan, subsidi Rp 120 triliun sangatlah besar. Jumlah itu, akan lebih baik dan berarti jika diperuntukan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan prasarana kesehatan. ''Total subsidi dalam APBNP sebesar Rp 76,5 triliun, sedangkan yang sudah dipakai dengan harga minyak dunia 45 dolar AS per barel sebesar Rp 46 triliun, sehingga alokasi dana subsidi kita masih Rp 30 triliun.

''Kita masih punya waktu enam bulan jika harga minyak dunia terus naik, untuk mengajukan anggaran lagi ke DPR,'' papar Jusuf. (bn-59)