NUSA DUA- Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Inpres hemat energi tidak akan mempengaruhi petumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu diungkapkan terkait dengan pernyataan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah soal hemat energi yang dapat berpengaruh pada kinerja ekonomi nasional.

"Saya rasa semua proyeksi gross tidak akan direvisi dengan adanya gerakan hemat energi. Tujuan pemerintah mengurangi konsumsi BBM tidak mengurangi aktivitas ekonomi," kata dia.

Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut di sela-sela Pertemuan Ke-4 Para Pejabat Senior ASEAN di Bidang Perencanaan Pembangunan di Hotel Nusa Dua Beach, Nusa Dua, Bali, Kamis (14/07).

"Saya merasa kita tetap comfortable dengan proyeksi kita sekarang masih cukup stabil sekitar enam persen. Pada kuartal pertama mencapai 6,3 persen. BKPM mengumumkan investasi sampai semester pertama meningkat hingga 40 persen lebih," katanya.

Sri Mulyani mengatakan, gerakan hemat energi tidak akan mempengaruhi kegiatan ekonomi karena tarif energi (BBM) tidak diubah. "Jadi tidak ada alasan untuk mengurangi atau mempengaruhi kegiatan ekonomi," tegasnya.

Ditambahkannya, penghematan energi juga dapat memperbaiki performa perusahaan, karena mereka bisa mengurangi biaya dengan teknologi yang menggunakan energi lebih sedikit. "Kegiatan ekonomi berubah sedikit karena tarif bahan bakar yang digunakan oleh industri sekarang lebih disesuaikan dengan harga pasar," katanya.

Mengerem Subsidi

Sri Mulyani menegaskan, keinginan pemerintah mengeluarkan Inpres adalah mengurangi konsumsi BBM yang bertujuan untuk mengerem pertumbuhan subsidi yang sangat besar.

"Diprediksi konsumsi BBM meningkat sekitar sepuluh persen, padahal kuota BBM yang diberikan oleh DPR dalam satu tahun sekitar 60 juta barel," ujar Mulyani.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menepis pernyataan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah yang menyatakan, program hemat energi akan mengancam pertumbuhan ekonomi. "Sama sekali tidak, karena yang dikurangi itu kenyamanan," tegas Wapres di Hotel Borobudur, Kamis (14/7).

Menurut Kalla, yang dikurangi adalah kenyamanan seperti perubahan dari kalangan yang biasanya memakai jas tidak lagi mengenakan. Demikian pula suhu AC diturunkan hingga 25 derajat Celcius, termasuk pengurangan pemakaian mobil pribadi dan juga jam tayang televisi yang dikurangi.

Kalla menegaskan, hal-hal tersebut bisa mengurangi pemakaian BBM sehingga subsidi dapat dikurangi. Namun menurut Kalla, sektor riil tidak dikurangi pemakaian BBM-nya.

Sementara Menkeu Jusuf Anwar mengakui, kebijakan hemat energi memang akan mengurangi pertumbuhan ekonomi, namun hanya pada jangka pendek. Di sisi lain, pemerintah akan diuntungkan secara fiskal dari kebijakan tersebut karena dapat menekan subsidi BBM.

"Barangkali ada potensi begitu. Tapi nanti harus proven (terbukti) sejalan dengan waktu. Saat ini, hal itu yang harus dilakukan," kata Jusuf di Gedung Depkeu, Jakarta.

Ditambahkan, jika penghematan energi bisa benar-benar mengerem konsumsi sebesar 10 persen, maka anggaran pemerintah akan terbantu. (dtc-59)