PURWOKERTO - Sebagian dari kebijakan Pemerintah Pusat di bidang kehutanan sering tidak sinkron dengan kebijakan di daerah. Bahkan, kebijakan tersebut kadang tumpang tindih dan saling berlawanan. Akibatnya, pemerintah daerah tidak leluasa melaksanakan kebijakan itu atau saat baru melaksanakan tiba-tiba keluar kebijakan baru lagi.

Hal itu Rabu lalu diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Ir Wisnu Harmawanto di hadapan Komisi IV DPR RI yang mengadakan kunjungan kerja di Banyumas.

Komisi yang menangani masalah kehutanan dan perkebunan, tanaman pangan, perikanan dan kelautan serta peternakan tersebut melakukan kunjungan kerja dalam rangka menyerap aspirasi untuk mengetahui permasalahan di daerah secara langsung.

Rombongan wakil rakyat itu terdiri atas enam orang. Rombongan dipimpin Marjono dari PDI-P didampingi pejabat terkait dari Pemprov dan DPR RI. Mereka diterima Bupati HM Aris Setiono dan Wakil Bupati Imam Durori di Pendapa Sipanji. Sebelum tinjauan lapangan ke Balai Pembenihan Ternak Unggul (BPTU) Baturraden dan Perhutani KPH Banyumas Timur dan Barat, mereka berdiolog dulu dengan dinas dan badan terkait.

Hadir dalam dialog itu wakil DPRD, Bakorlin III, Sub-Dolog Divre IV Banyumas dan perwakilan KPH Banyumas Timur dan Barat, serta pejabat-pejabat terkait di lingkungan Pemkab.

Kebijakan yang tidak sinkron, ujar Wisnu, antara lain saat Banyumas ditunjuk untuk menyediakan bibit untuk program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) dengan sistem kerja sama dengan Pemerintah Pusat. Namun, setelah program tersebut dilaksanakan ternyata bibitnya dipasok dari Pusat. Banyumas dipilih karena keluar sebagai juara nasional untuk program penanganan kehutanan.

''Ada sekitar dua juta bibit yang telanjur kami buat akhirnya tidak terpakai. Padahal, perintahnya saat itu kami diminta menyediakan pembuatan bibit,'' ungkapnya.

Dia mengungkapkan, di Banyumas tadinya ada 200-an hektare lahan sutra alam. Saat panen tidak laku. (G22-55j)