JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, opsi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak akan ditempuh saat ini. Pemerintah masih berharap krisis energi dapat diatasi dalam jangka panjang dengan menindaklanjuti Inpres No10 Tahun 2005 dan langkah-langkah lain seperti menumpas kejahatan BBM.

Hal itu dikemukakan Presiden dalam percakapan dengan salah satu stasiun radio yang dilangsungkan dari gazebo taman belakang Istana Merdeka, Rabu (13/7) kemarin. Dalam kesempatan itu Presiden diminta konfirmasinya berkaitan dengan pernyataan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie (Ical) bahwa ada dua wacana yang berkembang dalam tim ekonomi kabinet untuk mengatasi kelangkaan BBM dewasa ini. Kedua opsi itu adalah menaikkan harga BBM atau menaikkan subsidi.

"(Opsi) satu dan dua itu kan harus kita pikirkan masak-masak. Tidak boleh begitu saja kita ambil (kebijakan) naikkan BBM, (atau) kita ambil kebijakan menaikkan subsidi berapa pun juga, kan tidak bagus APBN kita," katanya.

Menurut Kepala Negara, selain kedua opsi tersebut masih ada peluang lain untuk mengatasi kelangkaan BBM, di antaranya dengan memberantas kejahatan BBM seperti penyelundupan BBM ke luar negeri dan pengoplosan.

"Ini yang sedang kami lakukan. Tadi malam saya memanggil Kapolri dan KSAL untuk meningkatkan pemberantasan penyelundupan BBM ke luar negeri, pengoplosan, dan lain-lain. Ini bisa mengurangi sebagian. Sama dengan penghematan, ini juga mengurangi (kelangkaan) dalam jumlah tertentu," ujarnya.

Di tempat terpisah, anggota DPR Alvin Lie menilai, peraturan untuk memangkas jam siaran sebagai salah satu upaya mengatasi kelangkaan BBM merupakan cerminan tidak terumuskannya kebijakan yang holistik. "Peraturan itu adalah langkah yang tambal sulam dan sektoral. Selain itu, kebijakan yang diambil pemerintah saat ini sangat aneh," katanya.

Alvin juga mempertanyakan apakah sudah dilakukan kajian bahwa jam siaran itu memengaruhi penggunaan energi yang sedemikian signifikan. "Ini tidak masuk akal. Apakah industri akan dengan mudah untuk menghentikan produksi, untuk kemudian jalan lagi?" ujarnya.

Wakil rakyat yang berasal dari Semarang itu mengingatkan, pengurangan kegiatan sebuah industri akan berdampak luar biasa, termasuk menyangkut nasib pekerja. "Jadi menurut saya, langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Pusat itu hanya menunjukkan kepanikan."

Ganti Dirut

Dia juga menilai salah satu bentuk kepanikan pemerintah adalah pada saat ekonomi sulit dan harga mahal, masyarakat diimbau menggunakan batik dengan alasan dapat meningkatkan produksi dalam negeri. "Ini kan terlihat jalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi. Akibatnya, banyak kebijakan yang aneh," ungkapnya

Sementara itu, Ketua DPR Agung Laksono menyatakan keprihatinannya karena persoalan krisis bahan bakar minyak (BBM) hingga kini tidak kunjung selesai. Masalah tersebut menyangkut ketidakmampuan Pertamina dalam mendistibusikan BBM.

"Ini tanggung jawab Pertamina. Krisis BBM ini kan bukan hanya soal kelangkaan, tetapi juga distribusi. Kalau memang sudah tidak mampu, saya pernah mengusulkan agar direksinya secepatnya diganti agar direktur yang baru melakukan terobosan-terobosan baru," katanya.

Masalah pendistribusian BBM merupakan persoalan rutin Pertamina yang memiliki armada tanker dan mobil tangki. "Mestinya tidak ada alasan bagi Pertamina dalam pendistribusian," tambah Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Agung menyesalkan masih terjadinya antrean masyarakat di SPBU dengan alasan distribusi BBM terhambat. Sebab, DPR sudah mengalokasikan sejumlah anggaran dan pemerintah sudah turun tangan secara langsung. Seharusnya kelangkaan BBM ini sudah teratasi.

Menurut Ketua DPR, dalam kasus BBM itu tidak ada perubahan sejak zaman Bung Karno hingga sekarang. Masyarakat masih terus-menerus disubsidi, padahal anggaran negara terbatas. Jika kelak harga minyak dunia mencapai 100 dolar AS per barel dan kebutuhan dalam negeri meningkat terus, subsidi bisa mencapai lebih dari Rp 200 triliun. (A20,sas-49n)