SEMARANG - Melihat perkembangan yang ada, baik di Pemerintah Pusat maupun volume pekerjaan di instansi tertentu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng merasa perlu mengusulkan perubahan pada struktur organisasi dan tata kerja (SOTK).

Yang akan diusulkan antara lain penambahan kursi untuk jabatan wakil kepala badan, pemisahan instansi, dan pembentukan biro baru.

Dalam rapat kerja antara Komisi A DPRD Jateng dan Biro Hukum Setda yang membahas perubahan anggaran 2005, terungkap pemprov tengah menggodok SOTK baru tersebut. Kepala Biro Hukum Setda Siswolaksono SH menyatakan hal itu dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi A H Subyakto SH MH.

Pernyataan Siswolaksono itu sebagai jawaban atas pertanyaan anggota Komisi A HM Muzamil tentang kapan Pemprov akan mengajukan usulan perubahan SOTK tersebut ke DPRD. Muzamil menyatakan, pada APBD 2005, Pemprov telah menganggarkan dana untuk SOTK yang baru.

Namun anggota Dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mempertanyakan realisasi rencana tersebut. Sebab sampai Juli, ternyata belum juga ada usulan ke Dewan.

Siswo mengatakan, saat ini di tingkat pusat, perdagangan dan perindustrian sudah dipecah menjadi dua departemen berbeda. Karena itu, jika mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat diperlukan Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan.

Selain itu, lanjutnya, melihat volume kerja yang tinggi, juga dirasa perlu penambahan jabatan wakil kepala di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng. Ada juga usulan penambahan biro di sekretariat daerah (setda), yakni pemberdayaan perempuan dan olahraga.

Kaitannya dengan usulan SOTK baru tersebut, kata Siswo, sampai sekarang masih terus dibahas dengan Biro Otonomi Daerah (Otda) Setda. (G7-34n)