JARUM jam menunjukkan pukul 12.00 Rabu kemarin. Ratusan orang tua siswa yang semula hanya duduk di trotoar SMAN 3, bergerak ke papan pengumuman. Tak lebih dari lima menit, mereka membentuk kerumunan. Tua, muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang tua tumplek blek, bergerombol dan berdesakan.

Namun apa yang terjadi? Pengumuman Pendaftaran Peserta Didik (PPD) 2005 belum juga terpasang. Padahal, di papan itu pula terpampang tulisan ''Pengumuman PPD SMA pukul 12.00.'' Di samping tulisan itu, masih ada tulisan sisa-sisa kertas pendaftaran peserta didik tanggal 4 - 6 Juli lalu. Bunyinya, "Maaf jurnal belum ada, belum bisa di-download!"

Beberapa saat kemudian, melalui pengeras suara, Ketua Pelaksana PPD SMAN 3 Drs Djumasri mengatakan, penerimaan peserta didik belum bisa diumumkan. Calon siswa, orang tua, dan masyarakat diharap bersabar dan menunggu informasi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Setelah mendapat telepon dari Dinas Pendidikan, dia kemudian kembali memberitahukan, ''Informasi terakhir yang kami terima untuk pengumuman PPD diundur hingga pukul 17.00. Mohon calon peserta didik dan orang tua bersabar,'' ujarnya.

Gambaran tersebut menunjukkan betapa sekolah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keterlambatan pengumuman PPD 2005. Sebab, semua data peserta didik yang mendaftar di 16 SMAN dan 40 SMPN diolah dan terpusat di Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Tanggapan orang tua terhadap penundaan tersebut beragam. Ada yang menyampaikan sumpah serapah, menyatakan Dinas Pendidikan tidak mampu melaksanakan PPD dengan information technology (IT/teknologi informasi). Sebagian yang lain menanyakan kepada panitia tingkat sekolah, kenapa hal itu bisa terjadi?

Seperti yang dilakukan Drs Purwanto, orang tua murid yang sempat memasuki ruang Drs Rudhi Atmodjo, Wakil Kepala Sekolah SMAN 6 untuk mengungkapkan kekesalannya.

"Kembalikan saja kepada sistem yang dulu. PPD dengan teknologi informasi yang dikelola Dinas Pendidikan sebagai institusi justru membuat bingung dan kecewa masyarakat. Kalau memang tidak siap, jangan dipaksakan seperti sekarang," ungkapnya.

Tak Bisa Diakses

Tak hanya itu yang dikeluhkan orang tua siswa. Beberapa fasilitas yang dijanjikan seperti layanan internet dan SMS, tidak bisa berfungsi dan diakses saat dibutuhkan. SMS untuk mengetahui seputar hasil pendaftaran dan penerimaan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan tidak berfungsi.

Bahkan, kata Purwanto, ketika dia mencoba untuk mengakses lewat SMS tidak ada ada balasan atau balasan yang ada di layar handphone bertuliskan "tidak terkirim".

''Janji yang dikeluarkan Dinas Pendidikan merupakan janji yang tidak cerdas. Bisa dibilang, pemerintah telah melakukan penzaliman kepada masyarakat," katanya.

M Asyhari, warga Jalan Raya Ngaliyan mengusulkan, sebelum Dinas Pendidikan melakukan sistem PPD dengan teknologi informasi, seharusnya melakukan uji coba dulu. Sebab, kalau teknologi informasi yang digunakan benar-benar akurat, kenapa bisa tertunda-tunda semacam ini. ''IT alias informasi tulalit, gitu,'' ungkapnya setengah kesal.

Sebagai salah satu panitia pelaksana di tingkat sekolah, Djumasri mengungkapkan, PPD tahun 2005/2006 lebih melelahkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih secara manual. Saat itu pihaknya tidak sampai harus kerja lembur berhari-hari dengan merelakan waktu istirahat untuk memverifikasi data dari sekolah dengan data yang ada di Dinas Pendidikan.

Bambang, salah satu orang tua siswa yang mendaftarkan anaknya di SMAN 6 mengaku tak habis pikir dengan kebijakan Pemkot dalam PPD 2005. PPD sistem online yang konon menguntungkan siswa itu nyatanya justru menyengsarakan. Makin lama tertunda, jantung makin keras berdegub.

Lantas, apa kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Drs Sri Santoso? ''Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan yang terjadi. Memang kami akui, IT yang kami gunakan mengalami trouble. Karena itu, saya kerahkan para kepala sekolah untuk melakukan rekapitulasi manual,'' papar dia.

Lantas apa gunanya IT? (Widodo Prasetyo, Fahmi ZM, Achiar MP-37d)