DALIAN - Para menteri dari berbagai negara berjuang untuk memanfaatkan momentum pembentukan kesepakatan perdagangan dunia yang lebih adil, Rabu kemarin. Mereka antara lain membahas apakah subsidi pertanian akan dikurangi atau tidak.

Subsidi agrobisnis merupakan salah satu isu yang paling alot dalam pertemuan-pertemuan World Trade Organization (WTO).

Para menteri perdagangan dari 30 negara mengakhiri pertemuan dua hari mereka di kota pelabuhan Dalian, China, kemarin. Mereka berjanji akan melipatgandakan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan pada putaran perundingan di Doha, Qatar.

''Kami akan terus meningkatkan upaya untuk mencapai tujuan kesepakatan-kesepakatan di Doha, sampai akhir 2006,'' demikian bunyi komunike para menteri perdagangan itu.

Negara-negara kaya dan miskin berbeda pendapat mengenai pengurangan subsidi pertanian. Sebagian pihak mengatakan, perbedaan itu bisa menjadi isyarat buruk bagi pertemuan puncak 148 negara anggota WTO di Hong Kong Desember mendatang.

Subsidi pertanian merupakan isu yang paling panas. Karena, negara-negara miskin merasa produk mereka tidak mampu bersaing dengan negara-negara kaya yang memberikan subsidi pertanian domestik.

''Jika kita sebagai sebuah organisasi tidak bisa memanfaatkan pertemuan Hong Kong itu untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang nyata, maka putaran perundingan bakal menemui kesulitan besar,'' kata Deputi PM Australia Mark Vaile.

Putaran perdagangan yang dimulai di Doha, Qatar pada 2001, itu semula dijadwalkan berakhir pada 2004 lalu. Namun target itu gagal dicapai. Kini, para menteri perdagangan bertekad menyelesaikannya pada akhir 2006.

Salah satu alasan yang mendesak adalah keinginan Pemerintah AS dan Kongres membahas undang-undang tentang industri pertanian. WTO ingin, AS memasukkan ketentuan pemotongan subsidi pertanian itu dalam UU tersebut.

''Jika ketentuan pengurangan subsidi itu tidak masuk dalam UU tersebut, kita bisa mengabaikan perundingan-perundingan perdagangan selama lima sampai tujuh tahun mendatang,'' kata Vaile.

Para menteri perdagangan itu membuat kemajuan yang menggembirakan Selasa lalu, setelah menjadikan isu pengurangan subsidi pertanian sebagai titik awal untuk perundingan-perundingan yang lebih serius. Isu pengurangan subsidi itu diajukan oleh Kelompok 20 negara berkembang.(rtr-ben-25)