logo SUARA MERDEKA
Line
Rabu, 13 Juli 2005 SEMARANG
Line

Sistem Pencatatan Penduduk Kota Semarang Diperbarui

SEMARANG - Mulai akhir tahun ini, Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang akan menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem pencatatan kependudukan itu akan menyempurnakan sistem kependudukan (Simduk). Dengan pembaruan dari Simduk ke SIAK, masalah kependudukan seperti KTP ganda maupun daftar pemilih dapat diperkecil.

Menurut Kepala Dispendukcapil Kota Semarang, Drs Eddy Ismojo MSi, sesuai dengan Pasal 22 UU No 32/2004, daerah berkewajiban mengelola administrasi kependudukan.

Namun pembinaan dilakukan oleh pemerintah pusat, seperti diatur dalam Pasal 217 ayat 1 UU tersebut.

Dia menambahkan, Pasal 18 ayat 2 Keppres No 88/2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, mengamanatkan agar kabupaten/ kota dapat menyesuaikan atau menerapkan SIAK paling lambat dua tahun sejak penerbitan undang-undang.

''Secara prinsip, sistem SIAK lebih baik dibanding sistem sebelumnya. Sebab informasi kependudukan akan terpusat,'' katanya di sela-sela Orientasi Sistem Administrasi Kependudukan, kemarin.

Lewat KTP

Pembaruan data kependudukan, lanjut dia, dimulai akhir tahun ini. Menurut Eddy, tidak akan ada pendataan ulang terhadap penduduk.

Pembaruan data dilakukan ketika penduduk yang bersangkutan memperbarui kartu tanda penduduk (KTP) yang telah habis, kartu keluarga (KK), atau surat-surat lain yang berkaitan dengan kependudukan.

Setiap penduduk akan mendapatkan satu nomor induk kependudukan (NIK). Dalam pasal 13 Permendagri No 28/2005 disebutkan bahwa NIK diberikan pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan SIAK.

Nomor induk itu berlaku seumur hidup, terdiri atas 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir, dan nomor seri penduduk.

Empat digit pertama penduduk Kota Semarang adalah 11 (kode Jateng) dan 50 (Kota Semarang).

''NIK ini juga dapat digunakan pada setiap dokumen kependudukan yang dapat diakses oleh instansi penerbit KTP, KK, surat nikah, paspor, bahkan surat izin mengemudi (SIM),'' lanjut Eddy.

Pihaknya berharap, sistem baru ini dapat berjalan efektif pada pemilihan gubernur (pilgub) Jateng 2008, serta pemilu 2009 mendatang. Setiap penduduk hanya akan mendapatkan KTP yang berlaku selama lima tahun.

Kartu pemilih pilgub maupun pemilu mendatang diharapkan dapat menggunakan sistem SIAK. (H5-60d)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA