- Menilik preseden masa lalu, hari-hari kekuasaan Presiden Gloria Macapagal Arroyo tinggal menunggu waktu. Itulah buntut dari percakapan teleponnya - yang disadap dan belum lama ini dibeberkan - dengan seorang pejabat tinggi Komisi Pemilu, di tengah penghitungan suara hasil pemilihan presiden pada awal 2005. Pihak oposisi menuding kontak telepon tersebut memungkinkan dia memenangi pemilu dan berhak memangku jabatan presiden untuk periode kedua. Dengan kata lain, kemungkinan telah terjadi kecurangan dalam penghitungan suara. Arroyo telah meminta maaf atas kasus telepon itu namun tidak mengakui adanya kecurangan. Kini dia telah ditinggalkan para menterinya, menyusul aksi-aksi demo rakyat yang didukung berbagai kalangan.

- Pada 1987, dugaan kecurangan pemilu mendorong rakyat menggelar aksi people power yang memaksa Presiden Ferdinand Marcos kabur ke Amerika Serikat. Berakhirlah 20 tahun kekuasaan orang kuat tersebut. Pada 2001, saat Arroyo menjadi wakil presiden, pecah lagi people power yang menggulingkan Joseph Estrada. Presiden yang mantan bintang film itu dituding melakukan korupsi, antara lain membiarkan sanak keluarganya menerima uang sogok dari para bandar judi gelap. Selain disangka memenangi pemilu dengan cara curang, Arroyo juga terserempat isu judi. Suami, anak, dan menantunya digunjingkan menerima uang suap dari para bandar judi. Belajar dari masa lalu, suami Arroyo pun bertolak ke AS dengan dalih karier sang istri.

- Arroyo belum menghadapi people power sebenarnya, terutama karena para pemimpin gereja Katolik tidak ikut-ikutan menghujatnya. Para uskup hanya menyerukan suatu penyidikan menyeluruh atas dugaan kecurangan penghitungan suara pemilu. Dalam jajak pendapat belum lama ini, 59 persen warga Manila menyatakan yakin presiden coba melakukan kecurangan namun hanya 18 persen yang menginginkan Arroyo meletakkan jabatan. Tidak sampai satu persen yang menginginkan dikobarkannya lagi people power. Jumlah terbanyak, 20 persen, berpendapat negeri itu sebaiknya menutup saja episode tersebut. Tidaklah mengherankan aksi unjuk rasa menentang Arroyo sejauh ini hanya diikuti sekitar 10.000 orang.

- Kubu oposisi pun sekarang tidak punya pemimpin yang andal. Fernando Poe Jr, rival utama Arroyo, telah meninggal dunia. Estrada yang tetap mendapat dukungan rakyat kecil masih dalam status tahanan rumah sambil menunggu sidang-sidang pengadilan dalam kasus korupsi. Estrada mendukung Susan Roces, janda Poe, sebagai figur yang diharapkan bisa menjadi pemimpin oposisi. Namun Susan tidak punya pengalaman politik dan massa pendukung yang memadai. Pimpinan gereja Katolik dan tentara yang pada masa lalu berperan penting dalam kejatuhan Marcos dan Estrada, kali ini bersikap netral. Uskup Manila, Gaudencio Rosales telah meminta umatnya agar menghormati konstitusi. Kini, terserah pada parlemen untuk menentukan nasib Arroyo.

- Konstitusi membuka peluang bagi penyingkiran presiden yang dianggap telah berbuat kesalahan. Pertama-tama, DPR harus mengeluarkan mosi impeachment. Selanjutnya, Senat menjadi Juri Agung dalam sidang yang dipimpin Ketua MA. DPR berencana melakukan aksi tersebut begitu masa reses berakhir pada 25 Juli. Arroyo telah mengatakan siap menghadapi momen itu untuk membersihkan namanya. Akan tetapi, di sinilah letak masalahnya. Baik DPR maupun Senat dikuasai orang-orang partainya. Sejauh ini baru satu anggota parlemen dari kubu Presiden yang membelakangi Arroyo. Terlebih lagi, tak seorang pun wakil rakyat memberikan dukungan kepada Wapres Noli de Castro, mantan wartawan yang merupakan orang pertama dalam rangkaian suksesi.

- Mungkinkah ''tradisi'' suksesi Filipina pada periode-periode sebelumnya juga menyentuh Arroyo? Rakyat Filipina kelihatannya semakin matang dalam berdemokrasi. Sebagai negeri pertama di Asia Tenggara yang menerapkan demokrasi dan kebebasan, sudah selayaknya rakyat negeri itu memberikan contoh yang lain, yakni menyelesaikan permasalahan lewat jalur hukum dan konstitusi secara elegan. Namun, Gloria Arroyo dan kubunya juga harus bersikap jujur. Dia semestinya melihat dan menyimak aspirasi rakyat Filipina. Jika memang merasa telah berbuat kesalahan dan rakyat tidak menginginkannya lagi, haruskah mempertahankan kedudukan? Bukankah lebih anggun turun dengan kepala tegak daripada diturunkan paksa secara disgraceful.