SALATIGA - KPUD Kota Salatiga berencana mengaktifkan peran RT dan RW dalam mendata daftar pemilih, sebelum pemilihan wali kota (Pilwakot) tahun mendatang. Di dalam regulasi yang disusun KPUD itu, mereka akan melibatkan kantor kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) beserta camat dan lurah dalam proses itu.

"Pemberdayaan fungsi RT dan RW dilakukan sejalan dengan hasil evaluasi KPUD dan instansi terkait terhadap pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden tahun lalu," ujar anggota KPUD Salatiga R Bambang Adi Nugraha SH, kemarin.

Menurutnya, hasil evaluasi pemilu lalu terungkap bahwa kesalahan penyusunan daftar pemilih berawal dari pendataan yang menggunakan sistem blok. Namun pada pelaksanaannya, berdasarkan wilayah RT dan RW tanpa melibatkan mereka secara aktif.

"Akibatnya, ada warga yang tidak tercatat sebagai pemilih atau bahkan terdaftar di RT atau RW wilayah kecamatan atau desa yang lain. Nah, saat diadakan diskusi hasil evaluasi pelaksanaan pemilu lalu diusulkan agar RT dan RW secara aktif dilibatkan dalam pendataan," jelasnya.

Dalam pendataan nanti, kata Bambang, RT dan RW akan menjadi kepanjangan tangan dari Kantor Dukcapil dan sesuai dengan undang-undang, mereka akan bertanggung jawab atas pendataan daftar pemilih.

Dijelaskannya, tiap RT dan RW akan mendapat daftar pemilih sesuai dengan kewilayahan mereka masing-masing. Dari data tersebut kemudian dilakukan inventarisir perubahan status kependudukan warganya.

RT dan RW itu dapat menambahkan daftar pemilih baru jika memang terdapat warga baru, atau ada pemilih baru karena sudah cukup usia sebagai pemilih. Mereka juga dapat mencoret warga yang sudah tidak tinggal di wilayahnya itu pada daftar pemilih yang diberikan tersebut.

Dari data KPUD Salatiga, terdapat 119.318 orang yang terdaftar memiliki hak pilih pada Pilpres tahap II lalu. Dari jumlah itu, 23.445 orang (19,64%) di antaranya tidak menggunakan hak pilihnya (golput) berdasarkan hasil perhitungan sementara. (H2-56d)