YOGYAKARTA - Belasan mahasiswa Yogyakarta yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO), Sabtu (9/7) menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro Yogyakarta, Sabtu lalu.

Kedatangan mereka ke gedung wakil rakyat itu untuk menentang rencana kenaikan gaji anggota DPR yang mereka nilai tidak pantas. Sebab, selama ini para wakil rakyat tidak bekerja secara jelas. Karena itu, mereka menentangnya.

Unjuk rasa diawali dari bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) lalu jalan kaki menuju ke kantor Pertamina Yogyakarta Jalan Pangeran Mangkubumi. Di tempat ini, mereka berorasi tentang kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi ahir-akhir ini.

Setelah puas berorasi, para mahasiswa kembali berjalan kaki menuju ke gedung DPRD DIY Jalan Malioboro Yogyakarta. Di tempat itu, mereka kembali menggelar orasi.

''Sangat memalukan, pada saat rakyat mengalami berbagai impitan ekonomi, para wakil rakyat justru menaikkan gaji mereka. Itu membuktikan, mereka tidak punya nurani. Ketika BBM menghilang, mereka diam. Ketika rakyat terkena busung lapar, mereka juga diam. Akan tetapi, sekarang mereka minta kenaikan gajinya. Sangat ironis,'' papar koordinator aksi Ridwan Muhammad.

Menurut pendapat Ridwan, berbagai ironi semakin dipertontonkan oleh kalangan DPR dan pemerintah pada saat rakyat menderita. Penderitaan rakyat, ujar Ridwan, sangat beragam mulai dari soal BBM, busung lapar, penggusuran, dan biaya pendidikan yang mahal.

''Semua persoalan yang dihadapi rakyat itu belum jelas bagaimana penyelesaiannya. Namun ironisnya, DPR justru minta kenaikan gajinya,'' tandas Ridwan dalam orasinya.

Selain mengecam soal kenaikan gaji anggota DPR, para mahasiswa juga memprotes kelangkaan BBM. Dalam aksi itu, para mahasiswa ''menyegel'' kantor Pertamina Yogyakarta. Dalam aksinya itu, mereka menuntut agar kebijakan pemerintah tentang BBM betul-betul untuk kepentingan rakyat.

Upaya para mahasiswa untuk masuk ke kantor gagal karena pintu gerbang ditutup. Jajaran aparat kepolisian juga menjaga pintu gerbang tersebut sehingga para mahasiswa hanya bisa menggelar aksi di luar gedung. Selama menggelar aksi mereka mendapat pengawalan polisi. Hingga aksi selesai, tidak terjadi apa-apa. (sgt-39j)