JAKARTA - Tidak adanya persentase kontribusi atau bagian yang diterima Pemerintah Kabupaten Kudus yang telah memberikan setoran cukai rokok ke pemerintah pusat rata-rata sebesar Rp 27,06 miliar per hari, menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat Kudus. Demikian diungkapkan Anggota DPD Jawa Tengah KH Achmad Chalwani Nawawi di sela-sela sidang paripurna DPD, kemarin.

Menurut Chalwani, Pimpinan DPD telah menerima surat dari Bupati Kudus Muhammad Tamzil, terkait belum diterimanya persentase kontribusi atau bagian cukai rokok tersebut. ''Kudus memiliki wilayah yang relatif kecil dan tidak punya sumber daya alam migas sehingga mengakibatkan jumlah dana alokasi umum (DAU) yang diterimanya relatif kecil. Padahal Kudus memiliki banyak industri rokok yang menimbulkan dampak dan harus ditangani pemkab serta memerlukan pembiayaan besar,'' kata KH Chalwani.

Untuk itu, Kudus mengusulkan penambahan DAU dengan melakukan perubahan terhadap formulasi penghitungan DAU dengan memperhitungkan besarnya kontribusi pendapatan dari cukai rokok yang diberikan Pemkab Kudus kepada pusat. Selain itu, selama ini Kudus belum pernah menerima dana dekonsentrasi.

Beberapa permasalahan mengemuka dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berakhir, kemarin. Antara lain, adanya keinginan sebagian anggota DPD yang menghendaki masa kepemimpinan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita dibatasi dua setengah tahun. Selain itu, ada keluhan anggota terhadap Pimpinan DPD karena tidak puas terhadap kinerja pimpinan.(sas-34v)