JAKARTA - Kelangkaan BBM yang kian marak akhir-akhir ini, Kamis kemarin, dibahas dalam rapat kerja antara DPR RI dan pihak eksekutif. Dalam rapat yang tertutup untuk wartawan itu, menurut keterangan dibahas pula kelemahan Pertamina dalam mendistribusikan BBM.

"Kelemahan Pertamina itulah yang antara lain menyebabkan kelangkaan," ungkap anggota Komisi VII DPR RI, Wahyudin Munawir.

Sementara itu Ketua Fraksi PDI-P DPR Tjahjo Kumolo mengatakan, menteri terkait dalam pengelolaan BBM utamanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral seharusnya mundur dan menyerahkan mandatnya kepada presiden.

Dia menilai, mereka (menteri terkait-Red) tidak lagi mampu mengelola komoditas strategis untuk kepentingan rakyat. Permintaan mundur itu disampaikan Tjahjo, menyusul kurangnya pasokan BBM sesuai kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut Wahyudin Munawir mengatakan, untuk membahas kelangkaan BBM sejak Selasa hingga Jumat (8/7), Komisi VII menggelar rapat kerja dengan Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menneg BUMN dan Pertamina. Di dalam rapat itu, papar dia, Komisi VII secara intensif membahas soal kelangkaan dan distribusi BBM, optimalisasi BUMN dan PLN.

Munawir menjelaskan, ada dua hal yang dibahas dan dipecahkan bersama dalam rapat kerja tersebut. Kedua hal tersebut adalah faktor fundamental dan faktor manajerial. Faktor fundamental yang dimaksud adalah modal untuk membeli BBM dari luar negeri harus ada kucuran dari negara.

Menkeu, ujar dia, melihat devisa masih lamban lalu ada kebijakan dari Menkeu agar setiap BUMN menarik dana devisanya yang ada di luar negeri untuk ditampung ke BI dan Depkeu.

Dana tersebut, lanjutnya, sebagai tambahan modal untuk melakukan kegiatan impor BBM.

Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta mengatakan pemerintah berencana menaikkan harga solar untuk sektor pertambangan dan ekspor. Langkah ini ditempuh sebagai upaya menekan subsidi BBM yang kian membengkak.(di,aih-48v)