KEPATIHAN - Joko Widodo dan RM Hadi Rudyatmo, pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih diharapkan tidak mengedepankan pembangunan fisik semacam balai kota dan penerangan jalan umum (PJU).

"Pembangunan fisik itu tidak menyentuh kepentingan warga, terutama lapisan bawah," kata Suroto Mangunsudarmo, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Solo, kemarin.

Pembangunan balai kota bernilai miliaran rupiah dan bermasalah sehingga dibawa ke pengadilan itu, lanjut Suroto, jauh dari kebutuhan dasar rakyat Solo. Begitu pula PJU yang juga menyisakan utang dalam jumlah besar. "Itu justru menambah lebar jurang pemisah antara kawasan yang sudah mapan dan yang terbelakang atau kampung-kampung," tutur fungsionaris DPD Partai Golkar Solo itu.

Ironisnya, kata Suroto, dana untuk renovasi Masjid Agung Keraton Surakarta belum ada karena anggaran Pemkot Solo defisit, padahal bangunan bersejarah itu lebih menyentuh kepentingan rakyat banyak, terutama muslim. Selain itu, punya nilai arkeologis tinggi.

Defisit keuangan pemkot, tegas Suroto, sangat merugikan kepentingan masyarakat luas karena menyebabkan rencana yang ditetapkan tidak jalan. Rencana itu menyangkut kebutuhan riil terkait dengan perbaikan, pelestarian, pertumbuhan, dan perkembangan kota.

"Kota Solo butuh pemimpin yang berani bersikap, bukan berlindung di balik fungsinya sebagai fasilitator tanpa pernah berinisiatif," tandas Suroto.(won-27h)