BANJARSARI-Penolakan Lapangan Prawit untuk penampungan sementara bagi pedagang Pasar Nusukan selama masa pembangunan pasar itu berlanjutr.

Kemarin beberapa pengurus komite sekolah serta orang tua murid mendatangi Ketua Dewan Pendidikan Kota Surakarta (DPKS) Drs H Ichwan Dardiri.

Mereka bermaksud meminta dukungan DPKS sehubungan dengan penolakan penggunaan Lapangan Prawit untuk pasar darurat.

"Kendati Pemkot menegaskan hanya menggunakan separo lapangan itu, kami menilai itu tidaklah sehat baik dari sisi sosial maupun kejiwaan siswa yang menggunakan untuk kegiatan sekolah," ujar Budi Setiawan, salah seorang wali murid.

Seorang warga Eko Sriyanto mengatakan walaupun hanya separo lapangan yang digunakan pedagang, pasti nanti akan ada pedagang oprokan di luar penampungan darurat.

Selain itu, proses bongkar-muat barang akan memakan sisa lapangan sehingga akhirnya tetap tak bisa digunakan oleh siswa untuk berolahraga.

Menyayangkan

Ketua Komite Sekolah SD Nusukan Barat Sri Sutopo menambahkan tak kurang dari 1.600 siswa dari 10 sekolah yang menggunakan lapangan itu untuk berolahraga atau kegiatan lainnya.

Ia amat menyayangkan jika mereka dikalahkan hanya untuk kepentingan lain yang dinilai kurang begitu siginifikan.

Dalam waktu dekat Sutopo bakal melakukan koordinasi dengan komite sekolah lain. Setelah itu mereka akan menyampaikan pernyataan sikap secara tertulis kepada DPKS.

"Kami segera mengajukan surat pada DPKS yang menyatakan jika komite sekolah menolak penggunaan lapangan itu menjadi pasar darurat selama pembangunan ulang Pasar Nusukan," ujarnya.

Ia menegaskan komite sekolah tak sekadar menolak, tetapi juga akan menyampaikan alternatif penyelesaian penempatan pedagang yang menunggu tempatnya dibangun.

Ketika dimintai kofirmasi Kepala Subdinas Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar pada Dinas Pengelola Pasar (DPP) Ir Yob S Nugroho tidak berkomentar banyak.

Ia hanya berharap mereka yang menolak bisa paham setelah ada sosialisasi dari Pemkot mengenai rencana itu.

Apalagi Pemkot akan berupaya maksimal untuk mengeliminasi dampak yang muncul dari relokasi sementara itu.

"Semoga setelah sosialisasi semua memahami. Pemkot sulit melaksanakan alternatif yang lain," ujarnya.(G18-27)