KALAU sebuah nomor telepon seluler (ponsel) dipergunakan banyak orang melebihi kapasitas sewajarnya, sudah barang tentu akan mengalami ''hang'' alias tidak berfungsi.

Hal itu, pernah terjadi pada handphone (Hp) Presiden Susilo Bambang Yudoyono, ketika mengumumkan sebuah nomor untuk menerima keluhan masyarakat.

Hal yang sama juga dialami nomor Hp panitia Penerimaan Peserta Didik (PPD) SMA Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Semarang, Rabu (6/7).

Nomor yang sebenarnya dikhususkan untuk mengirimkan pesan singkat (SMS) dari panitia kepada pendaftar sekolah jenjang SMA tersebut, tak berfungsi.

Karena banyak calon peserta didik tidak sabaran, mereka menghubungi nomor tersebut. Ulah calon peserta didik yang menghubungi nomor Hp tersebut, mengakibatkan proses pengiriman SMS menjadi terhenti.

''Sebenarnya, sejak pagi tadi pukul 06.00 (Rabu, 6/7) kami sudah bisa mengirimkan posisi atau ranking pendaftar SMA di sejumlah sekolah. Proses pengirimannya sudah mencapai ratusan. Tapi akibat nomor kami banyak dihubungi, proses pengiriman SMS menjadi macet,'' kata Drs Aris Purwanto MM dari PT Surya Cipta Global Indonesia (SCGI).

Perusahaan yang bergerak di teknologi informasi tersebut merupakan mitra kerja Dinas Diknas Kota Semarang dalam PPD berbasis SMS, internet, dan intranet. Model tersebut baru kali pertama dilakukan.

Aris menjelaskan, kalau pengiriman data-data pendaftar dari sejumlah SMA negeri tidak keliru, proses akses melalui internet, pemasangan jurnal di setiap sekolah, dan pengiriman ranking calon siswa melalui Hp, tidak terlambat sampai hari ketiga pendaftaran PPD.

Penyebab keterlambatan, ujar Direktur Utama PT SCGI, Ir Bernadus Triono Utomo, karena banyak panitia di tingkat sekolah di SMA tidak paham teknologi informasi yang digunakan dalam penyusunan jurnal harian PPD SMA. Bahkan, sejumlah sekolah tidak bisa memasang perangkat lunak yang diterapkan.

Sejak Minggu (3/7), ujar dia, pihaknya justru turut memasang perangkat lunak di sejumlah SMA karena keterbatasan pengetahuan petugas di jenjang sekolah bersangkutan.

''Kami malah kerja bakti, puluhan central processing unit (CPU) komuputer sekolah justru dibawa ke sini untuk di-install. Padahal, perjanjian kami dengan Dinas Diknas hanya sebatas mengolah data,'' ujarnya di pusat pengendalian data, di kompleks perumahan Semarang bagian selatan.

Manual

Waktu yang semakin mendesak dan petugas di tingkat sekolah yang tak paham terhadap perangkat lunak program penyusunan PPD, membuat panitia di tingkat sekolah mengirimkan data-data pendaftar secara manual.

''Awalnya sih, merencanakan sistem on-line. Dari sekolah, data-data dikirimkan ke pusat pengolahan melalui internet. Tapi karena petugas di sejumlah SMA gaptek (gagap teknologi-Red), akhirnya kembali ke zaman Majapahit alias dikirim melalui kurir,'' tambah Aris.

Keterlambatan jurnal harian PPD dan pengolahan ranking pendaftar, membuat Aris, Triono, dan teman satu timnya rawan terhadap teror. Apalagi, ada sejumlah pihak yang menginginkan peserta didik lolos di sebuah SMA. Mereka mengiming-imingi sejumlah dana untuk bisa meloloskan. Karena itu, pihaknya mencari tempat di perumahan yang jauh dari akses orang luar.

''Pada Rabu (6/7) pukul 18.00, saya yakin jurnal melalui situs di internet sudah bisa diakses. Saat ini kami masih menunggu data dari sebuah SMA negeri yang masih keliru,'' janji Triono.

Meski menemui sejumlah persoalan, menurut Aris, keberanian Dinas Diknas dan sekolah dalam PPD dengan sistem on-line patut diacungi jempol.

Pasalnya, dari program itu akan dibentuk data base mengenai sejarah siswa di Kota Semarang, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Data tersebut akan berisi sejarah pendidikan tiap siswa, nilai di SD, mendaftar sekolah di mana saja, dan data yang lain.

''Sistem PPD semacam itu, Kota Semarang merupakan yang pertama di Jateng. Di Indonesia, baru DKI dan sejumlah daerah lain yang berani menerapkan. Yogyakarta yang kota pendidikan pun belum berani. Kami siap mempertanggungjawabkan apabila diangap gagal,'' kata Ketua Panitia PPD Kota Semarang, Drs Mulriadi MSi. (Widodo Prasetyo-60a)