TEMANGGUNG - Berkaitan dengan adanya ontran-ontran di Pemkab yang berakhir dengan penahanan Bupati Totok, Wakil Bupati (Wabup) Irfan meminta agar para pegawai negeri sipil (PNS) dapat mengambil pelajaran dari kejadian tersebut.

''PNS sebagai pejabat karier harus mampu memetik pelajaran berharga dari kemelut yang terjadi selama ini. Dengan demikian, PNS dapat menunjukkan jati dirinya yang profesional baik sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat,'' ungkap Irfan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemkab di Loka Bhakti Praja kantor Sekretariat Daerah (Sekda), Senin (4/7) lalu.

Rakor yang dilakukan kali pertama semenjak penahanan Bupati Totok itu, diikuti oleh sebagian besar pejabat di Pemkab. Mereka adalah kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, kepala bagian, dan camat. Sementara itu, dari 20 camat di Temanggung hanya Camat Parakan Cahyono yang tidak hadir dan diwakili oleh Sekretaris Kecamatan (Sekcam).

Wabup mengakui, ontran-ontran terkait dengan masalah Bupati menimbulkan dampak negatif, yakni PNS menjadi terkotak-kotaknya dan merebaknya konflik horizontal antarmereka. Keadaan yang tidak kondusif itu berpengaruh pula terhadap ketidakoptimalan kegiatan birokrasi Pemkab.

''Ketidaksolidan birokrasi, yaitu adanya pejabat yang pro dan kontra terhadap Bupati Totok, menyebabkan roda pemerintahan dan pelayanan publik menjadi terhambat. Untuk itu, harus segera diakhiri dengan rekonsiliasi,'' tandasnya.

Mobilitas

Sementara itu, Sekda Setyo Adji yang memimpin rakor tersebut mengungkapkan, di samping untuk rekonsiliasi, kegiatan itu bertujuan menyamakan visi, misi, dan persepsi agar mobilitas pemerintahan berjalan lancar dan optimal terutama dalam pelayanan publik.

Dia berharap, dengan rakor ini dapat terwujud konsolidasi dan rekonsoliasi secara utuh antarsesama PNS.

''Kita sekarang tidak boleh terpecah belah lagi dan saya minta agar hal ini dapat disosialisasikan ke semua jajaran supaya suasana kondusif birokrasi segera pulih kembali,'' pinta Sekda Setyo Adji.

Di kalangan pejabat yang semula pro ataupun kontra terhadap Bupati menyambut positif rekonsiliasi tersebut. Menurut pan- d angan mereka, rakor dan rekonsiliasi itu dapat membangun kesejukan dan kedamaian dalam birokrasi. Dengan demikian, ketidakharmonisan atau saling curiga antara-PNS lambat laun akan sirna.

''Dengan rekonsiliasi, soliditas birokrasi kembali utuh karena mustahil dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan maksimal jika pelaku birokrasi saling bermusuhan,'' ungkap Trinowo Harsono, Kabag Pemerintahan Desa yang kemarin getol menentang Bupati Totok.

Sementara itu, salah seorang pejabat yang dahulu dinilai pro-Bupati Totok, Setyo Pramono (Kepala Dipenda Temanggung), menyatakan konflik memang seharusnya diakhiri dan menjadikannya sebagai pelajaran untuk menatap hari esok yang lebih baik.

''Mulailah hidup dengan hari ini serta dilandasi semangat kebersamaan dan jauh dari rasa permusuhan,'' ujarnya.

Rakor tersebut kemudian diakhiri dengan saling berjabat tangan dan bermaaf-maafan antara PNS yang dahulu pro-Bupati dan yang dahulu kontra-Bupati. Hal itu juga sebagai pertanda telah terjadi rekonsiliasi di kalangan pejabat Pemkab. (hsf-55j)