MEMASUKI bulan Juli-Agustus, para orang tua merasakan betapa makin berat beban anggaran keuangan mereka. Makin rumit pula menyiasati rencana, mana yang harus diprioritaskan dan mana harus ditunda. Maklum, pada bulan menjelang tahun ajaran baru banyak pengeluaran.

Orang tua yang memiliki anak yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi tentu makin pusing dan stres mencari sekolah baru. Namun itulah dinamika bagi para orang tua yang diberi mandat oleh Tuhan untuk mencerdaskan anak-anak.

Saat ini di Purwokerto pun banyak pilihan sekolah. Mulai dari sekolah bergengsi dan mahal, sekolah favorit karena nilai tinggi, sampai sekolah standar. Standar karena tak kalah bagus dalam kualitas dan fasilitas. Namun karena kurang populer, sekolah itu tidak menjadi incaran para pendaftar.

Dalam situasi seperti itu perlu kecerdasan, kejujuran, dan kejelian orang tua untuk memilih dan mengarahkan pilihan bagi anak-anak mereka. Pada masa sekarang, lembaga pendidikan tingkat apa pun mulai bergerak ke arah komersial. Nilai sosial tetap ada, tetapi jika benar-benar berprinsip murah meriah rasanya sangat sulit.

Uang SPP sekolah dengan fasilitas lengkap seperti komputer dan berbagai kelengkapan berteknologi canggih serta menerapkan dwibahasa tentu tidak sama dengan sekolah standar. Kebanyakan orang tua siswa justru bangga manakala harus membayar uang sumbangan sekolah lebih tinggi daripada biasa-biasa saja.

Kebanyakan justru merasa tak nyaman membayar murah dibandingkan dengan sekolah lain. Mereka berpikir jangan-jangan sekolah itu tidak bermutu. Atau jangan-jangan lembaga pendidikan itu kurang berkualitas.

Sekolah Mahal

Sekolah murah, berkualitas, dan bergengsi. Mungkinkah? Pertanyaan itu kerap muncul sebagai pengharapan sekaligus kekhawatiran. Namun rasanya saat ini hal itu masih sekadar mimpi pada siang bolong. Sebab, kita tahu, alasan klise yang muncul adalah anggaran pendidikan yang dikucurkan pemerintah sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan.

Untuk menjadi sekolah berkualitas antara lain memerlukan tenaga pengajar berkualitas pula. Sumber daya manusia seperti itu hanya dapat diperoleh dengan biaya mahal pula. Tragis bahwa para pendidik yang harus mengeluarkan banyak biaya untuk meraih gelar atau derajat kependidikan agar menjadi bermutu tak memperoleh penghargaan sepadan.

Memang benar pada masa lalu para pendidik kenyang dengan sanjungan sejenis ''pahlawan tanpa tanda kasa''. Himne itu bisa membuat trenyuh. Namun masih relevankah saat ini? Secara bercanda teman-teman biasa bilang, tak usahlah tanda jasa, yang penting gaji cukup buat sebulan.

Di perguruan tinggi pun tidak tabu membuka pendaftaran di luar jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) nasional. Para calon mahasiswa yang secara sadar memilih jalur itu dan para orang tua pun tahu bahwa kelak SPP-nya lebih tinggi ketimbang mahasiswa reguler. Itu belum termasuk sumbangan lain. Namun toh masih banyak peminatnya.

Beragam jawaban dan alasan jika kita bertanya kenapa para orang tua tak keberatan mengeluarkan uang lebih banyak. Pengelola perguruan tinggi beralasan, dana yang terkumpul akan dikembalikan ke mahasiswa berupa fasilitas penunjang pendidikan. Selain itu, para pengajar pun dituntut terus-menerus meningkatkan mutu, baik melalui jalur pendidikan lanjutan S2 dan S3 maupun pendidikan lain. Tentu saja itu memerlukan pembiayaan tak sedikit.

Berdasar survei Unsoed, sebagian besar almunus menginginkan peningkatan dan perubahan sistem ke arah pendidikan tinggi yang memenuhi kebutuhan pasar. Tentu saja perubahan tidak mudah dan murah.

Mungkin sudah waktunya kita mencari alternatif lain. Misalnya, mencari atau mendirikan lembaga yang dapat memberikan beasiswa, baik mengikat maupun tidak. Lembaga itu bisa memberikan bantuan lebih besar dan luas kepada pelajar atau mahasiswa yang berkeinginan kuat memperoleh pendidikan yang baik.

Bisa pula uang negara yang dikorupsi setelah eksekusi dikumpulkan sebagai dana abadi untuk kepentingan pendidikan. Siapa tahu bisa? Ini toh gendhu-gendhu rasa.

Para orang tua tentu selalu menginginkan anak-anak mendapat pendidikan terbaik bagi masa depan masing-masing. Namun kenyataannya pemerintah tak lagi mampu menyisihkan dana pendidikan lebih besar lagi. Dulu, embah buyut kita selalu bilang, "Jer basuki mawa bea." Namun sekarang para anak cucu bilang, ''Hari gini ada pendidikan murah? Mana mungkin gitu loh!'' (53)

- Hibnu Nugroho SH MH, dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Unsoed Purwokerto