- "Berpacu Jantung di Awal Tahun Ajaran". Salah satu judul features di harian ini kemarin, tidaklah berlebihan menggambarkan kondisi yang setiap tahun dihadapi para orang tua. Mereka berebut peluang untuk mendapat tempat di sekolah-sekolah yang dianggap layak, dan pada beberapa segi mencari lembaga pendidikan yang menyandang citra favorit atau unggulan. Dari TK ke SD, dari SD ke SMP, dan dari SMP ke SMA, lalu lulusan-lulusan SLTA ke perguruan tinggi. Tanpa harus membaca peta perbandingan antara jumlah siswa dengan ketersediaan sekolah pun, kita dapat memperkirakan selalu muncul kondisi keterbatasan. Yang terbatas itu diperebutkan oleh sekian peminat, dan terjadilah kondisi seperti yang pada setiap awal tahun ajaran kita hadapi.

- Masih beruntung mereka yang mendaftar dengan penuh rasa percaya diri - baik karena prestasi akademiknya, maupun karena konfidensi ekonomi. Lalu bagaimana dengan anak-anak dari lingkungan ekonomi terbatas? Apakah mereka termasuk yang "berpacu jantung di awal tahun ajaran", padahal berpacu jantung sudah menjadi kebiasaan sehari-hari untuk menghadapi bukan hanya kebutuhan sekolah? Inilah sebuah soal besar bagi kita: baik mereka dari kalangan ekonomi kurang, maupun yang berasal dari keluarga-keluarga mapan, sama-sama harus berkompetisi ketat untuk mendapatkan peluang. Bedanya, bagi yang kurang mampu, tahun ajaran baru juga berarti tuntutan memutar otak untuk memenuhi kebutuhan pendaftaran sekolah.

- Keterangan Kepala Pegadaian Cabang Ungaran Drs Sumarno merupakan potret faktual di masyarakat, yakni pada akhir Juni pendapatan perusahaan umum itu mengalami kenaikan hingga 15 persen, dengan barang yang masuk 90 persen berwujud emas, elektronik, dan sepeda motor. Omzet per hari pegadaian tersebut mencapai Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. Angka-angka itu diakui terkait dengan masa-masa pendaftaran sekolah dan membayar uang kuliah. Bahkan di beberapa daerah, biaya pendaftaran yang berkisar pada angka Rp 10.000 pun dikeluhkan. Kondisi ini patut kita lihat sebagai realitas yang dihadapi rakyat, yang pada sisi lain memperlihatkan kemauan masyarakat untuk memprioritaskan sekolah anaknya, dengan jalan apa saja.

- Kita tidak berbicara tentang sekolah-sekolah unggulan, dengan beban biaya yang tentu hanya bisa disentuh oleh kalangan tertentu. Mari kita dekati kenyataan kebutuhan akses rakyat terhadap kesempatan bersekolah yang masih belum berimbang. Misalnya dari Kabupaten Kendal dilaporkan, lebih dari 5.300 siswa tidak tertampung di SMA/ SMK/ MA yang tersedia di daerah tersebut. Perkiraan itu didasarkan pada jumlah lulusan SMP/ MTs yang tahun ini mencapai lebih dari 14.100 siswa, sedangkan daya tampung SMA/ SMK/ MA hanya 8.820 siswa. Kondisi yang sama diestimasikan juga terjadi pada lulusan SD/ MI karena keterbatasan daya tampung SMP/ MTs. Apa yang terjadi di Kendal merupakan potret representatif di sebagian daerah lain.

- Namun banyak juga daerah yang mengalami kelebihan daya tampung, sehingga sejumlah sekolah swasta kekurangan pendaftar. Adalah fakta pula, banyak lulusan SMP/ MI lebih memilih mencari pekerjaan karena alasan ekonomi untuk membantu orang tua, sedangkan sebagian lain memilih melanjutkan belajar di pondok pesantren. Terhadap lulusan SD/ MI, program wajib belajar sembilan tahun tetap memberi peluang akses meneruskan sekolah, misalnya dengan beasiswa bagi siswa kurang mampu yang berprestasi, juga SMP terbuka dan Kejar Paket B. Belitan persoalan ini terjadi pada setiap tahun, sehingga seakan-akan pengumuman kelulusan pada akhir tahun ajaran justru merupakan awal terjadinya persoalan reguler bagi masyarakat.

- Benar-benar "pacu jantung". Pada kondisi seperti inilah kita melihat, pola penerimaan siswa baru yang selalu berganti menumbuhkan kesan ketidakkonsistenan sistem. Terkadang dengan tes, terkadang menggunakan sistem NEM, terkadang pola kombinasi. Dibutuhkan kearifan untuk tidak menimbulkan kesan pendidikan hanya untuk mereka yang punya akses kuat, baik karena karena faktor ekonomi, sosial, politik, maupun kemampuan akademiknya. Jika demikian halnya, bagaimana dengan kesempatan mereka yang kurang pintar tetapi memiliki kemauan dan hak yang seharusnya sama? Kalau semua terbentur pada ukuran modal ekonomi, bagaimana dengan mereka yang harus menggadaikan harta untuk sekadar membayar uang gedung?