GAZA - Kelompok Islam garis keras Hamas menolak undangan untuk bergabung dengan kabinet Palestina. Penolakan Hamas ini bisa dianggap sebagai tindakan pelecehan terhadap Presiden Mahmud Abbas yang menginginkan pemerintah persatuan menguasai Gaza setelah penarikan Israel.

Abbas pekan lalu memberi tawaran bagi Hamas untuk bergabung dalam pemerintahannya, serta membantu melancarkan pengosongan pemukim Israel dari wilayah pendudukan Gaza. Menurut rencana, relokasi pemukim Yahudi akan dilaksanakan mulai pertengahan Agustus.

"Hamas menolak tawaran gerakan Fatah pimpinan Abbas untuk bergabung dengan pemerintah persatuan nasional," kata juru bicara Hamas Mushir al-Masri. "Membentuk pemerintah persatuan pada saat sekarang ini tidak akan bermanfaat."

Dia mengatakan, keputusan itu diambil menyusul serangkaian konsultasi internal di dalam Hamas. Kelompok garis keras ini telah bersumpah untuk menghancurkan Israel. Hamas juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat Palestina di Jalur Gaza.

Membawa masuk Hamas akan membantu Abbas menjaga ketertiban pada saat penarikan Israel dan menghindari kevakuman keamanan setelah relokasi itu. Hal itu juga akan membantu menjamin bahwa Hamas mengikatkan diri pada gencatan senjata sesuai kesepakatan Februari lalu. Kekerasan gerilyawan telah mengoyak gencatan senjata dalam beberapa pekan belakangan ini.

Hindari Komitmen

Masri sebelumnya mengatakan, dia menganggap undangan bergabung dengan pemerintah otonomi Palestina itu sebagai cara menghindari komitmen untuk mengadakan pemilihan parlemen cepat. Sebab, dalam pemilu parlemen itu Hamas diperkirakan akan menjadi tantangan serius bagi kelompok Fatah.

Israel prihatin bahwa Hamas akan berusaha menguasai Gaza setelah relokasi. Seluruh 21 permukiman Yahudi di wilayah itu dan empat dari 120 permukiman di Tepi Barat akan dikosongkan oleh Israel.

Seorang pemimpin senior Hamas di Tepi Barat, Hassan Yussuf, kepada harian Palestina al-Quds mengatakan, Hamas mungkin sekali akan menolak tawaran Abbas. Kelompok Jihad Islam, yang kurang mendapat dukungan masyarakat ketimbang Hamas, telah menolak langsung usulan itu.

Israel dan AS meminta Abbas melucuti senjata dan membubarkan kelompok garis keras itu. Israel bersikeras, perlucutan senjata itu adalah bagian dari "peta jalan" untuk perdamaian dan pembentukan negara Palestina.(rtr-ant-25)