JAKARTA-Bank Indonesia (BI) menetapkan BI Rate (suku bunga kebijakan) sebesar 8,5 persen yang akan berlaku dalam tiga bulan ke depan.

Penetapan BI Rate ini merupakan yang kali pertama setelah BI memutuskan menggunakan suku bunga sebagai sinyal kebijakan moneter.

Keputusan itu disetujui dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Demikian dikatakan Direktur Direktorat Strategis dan Humas Bank Indonesia Halim Alamsyah di Jakarta kemarin. RDG tersebut, lanjut dia merupakan rapat pertama yang dilakukan, sejak BI mengimplementasikan Inflation Targeting Framework, yang secara eksplisit mengumumkan suku bunga kebijakan BI Rate, kepada publik.

"Dewan Gubernur memandang penetapan suku bunga itu dapat mengendalikan tingkat inflasi ke arah sasaran inflasi jangka menengah, sekaligus kondusif untuk memelihara momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dewasa ini," katanya.

Suku bunga itu, lanjutnya akan berlaku selama triwulan III-2005. Namun tanpa menutup kemungkinan dilakukannya penyesuaian pada bulan-bulan mendatang sejalan perkembangan perekonomian dan kondisi moneter secara keseluruhan.

Disebutkan, RDG memandang perkembangan ekonomi Indonesia triwulan II-2005 tetap tumbuh tinggi diikuti pola ekspansi ekonomi dengan peran investasi yang semakin besar. Hal ini, kata dia cukup menggembirakan, meski ekonomi global tumbuh melambat dan diliputi ketidakpastian yang tinggi. PDB triwulan II-2005 diperkirakan tumbuh sesuai prakiraan sebesar 5,5%-6,0%.

Investasi

Terlebih lagi di sisi permintaan, ekspansi ekonomi telah didukung dengan investasi yang tumbuh relatif tinggi sekitar 15 persen dalam triwulan II-2005. Kenaikan investasi ini telah mendorong meningkatnya impor, terutama untuk impor bahan baku dan barang. Sementara ekspor masih tumbuh terbatas dan lebih bertumpu pada komoditas berbasis sumber daya alam dan produk industri yang terkait dengan hasil pertanian.

Namun, terdapat indikasi awal adanya peningkatan peran ekspor produk industri manufaktur. Sementara impor tumbuh tinggi sejalan dengan menguatnya permintaan domestik. Dengan perkembangan itu, kinerja transaksi berjalan diperkirakan akan mengalami defisit lebih cepat dari perkiraan semula. Kinerja neraca modal tercatat defisit, terutama karena tingginya pembayaran utang luar negeri swasta, aliran keluar investasi portofolio, dan belum membaiknya aliran modal masuk, khususnya FDI. Secara keseluruhan, kinerja NPI yang mengalami tekanan itu juga tercermin pada meningkatnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Adapun inflasi IHK masih tetap terkendali, meski berada pada tingkat yang relatif tinggi mencapai 7,42 persen pada akhir Juni 2005. Secara fundamental, tingginya inflasi disebabkan masih tingginya ekspektasi inflasi terkait kebijakan administered prices dan nilai tukar yang cenderung melemah.

Faktor eksternal, khususnya melemahnya nilai tukar memberikan tekanan terhadap inflasi, namun dengan tingkat yang lebih rendah dibandingkan rata-rata sebelumnya. Inflasi administered pada triwulan II-2005 masih cukup tinggi tercatat 10,45 persen, terutama dari kenaikan tarif rumah sakit dan tarif angkutan (taksi).

"Sementara itu, inflasi bahan makanan sebesar 5,51 persen cenderung melambat, karena panen raya. Kebijakan moneter dan kebijakan pengendalian inflasi telah mampu meminimalkan dampak lanjutan (second round impact) kenaikan BBM dan menurunkan ekspektasi inflasi, meski masih pada tingkat yang relatif tinggi," ungkapnya.(bn-33)