- Makin kuat saja gambaran kegagalan ide Presiden George W Bush untuk mengelola Irak. Di negerinya sendiri, Bush dinilai telah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan dengan jujur perkembangan di Irak kepada rakyat AS. Dia terlalu dicekam oleh pertimbangan emosional, karena selalu mengaitkan Perang Irak dengan serangan 11 September 2001, sedangkan dua hal itu sekarang dinilai tidak lagi relevan karena dinamika yang makin meluas di Irak, yakni pasukan Amerika berhadapan dengan kelompok perlawanan Islam. Namun penjerumusan opini yang dilakukan Bush tentang alasan menyerang Irak diperkirakan tidak bakal membuatnya meminta maaf atas kesalahan tersebut. Bahkan dia pun tidak akan menarik pasukan dari Irak.

- Ide demokratisasi dan stabilisasi Irak pasca-Saddam Hussein jelas bukan sesuatu yang memberi gambaran cerah kalau melihat kelompok-kelompok perlawanan itu tidak menjadi melemah. Malah terasa makin militan. Tidaklah berlebihan apa yang disampaikan Koordinator Nasional Kelompok Antiperang, Leslie Cagan. Menurutnya, dengan selalu mengungkit kasus 11 September, Presiden Bush menggiring opini seolah-olah kita berada di Irak khusus untuk mengejar orang-orang yang mendalangi serangan teroris tersebut, padahal bukan begitu fakta yang sebenarnya. Senator Harry Reid dari Partai Demokrat juga melihat telah berkembang opini bahwa kebijakan Bush tentang Irak mulai terkatung-katung dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

- Pemahaman publik tentang kebijakan-kebijakan Bush di Irak tidak jauh berbeda dari opini yang sekarang dilancarkannya terhadap Iran. Secara subjektif dia melihat yang terbaik untuk terjadi di Iran adalah apa yang diagendakannya, bukan apa yang dikehendaki oleh rakyat Iran. Pekan lalu, Bush menyatakan tidak berniat untuk menutup kemungkinan melancarkan aksi militer ke Iran jika negeri itu tidak berhasil dibujuk agar mau menghentikan program energi nuklirnya. AS menuding negeri para mullah itu melakukan program pengayaan uranium untuk menyembunyikan usaha pengembangan senjata pemusnah massal, dan hal itu dianggap sebagai ancaman bagi Amerika. Padahal Iran telah berkali-kali menjelaskan programnya untuk kemaslahatan rakyat.

- Bukankah yang terjadi sesungguhnya adalah prasangka idiologis seperti sikap dan kebijakan mereka terhadap Irak? Menurut Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice, sangat sulit menemukan kesamaan landasan berpikir dengan sebuah pemerintahan yang berpikir bahwa Israel harus dimusnahkan. Jalan pikiran Rice ini agaknya mewakili sikap pemerintahan Partai Republik, dan kita paham itu adalah ungkapan standar ganda yang berpikir dari sisi kepentingan Israel. Di mata AS, sikap negeri Yahudi itu terhadap Palestina, Iran, dan negara-negara Arab lainnya selalu benar dan tidak menjadi persoalan. Jadi, secara tersirat sebenarnya sudah sangat jelas, jalan pikiran mereka lebih disandarkan pada sentimen-sentimen emosional dan prasangka idiologis.

- Maka dapatlah dipahami, mengerasnya sikap Iran karena dideterminasi tekanan-tekanan Amerika. Karena kondisi itukah pemilu Iran menghasilkan presiden yang menjawab "kemauan" AS untuk terus berprasangka: Mahmoud Ahmadinejad? Menteri Luar Negeri Kamal Kharazi telah memperingatkan negerinya akan membalas setiap ancaman AS. Mereka merasa mengenal musuh dan apa saja rencananya. Tetapi kebijakan-kebijakan akan terus dilanjutkan. Kepentingan nasional akan dibela habis walaupun Iran tak berharap bersengketa dengan siapa pun. Sikap ini sejalan dengan kesediaan untuk berunding dengan Uni Eropa dalam isu nuklir. Solusi diplomasi sebenarnya tetap dibuka sepanjang tidak menyinggung kedaulatan bangsa.

- Sulit memprediksi masa depan krisis yang dipicu oleh kebijakan Presiden Bush. Bangsa Irak masih terus bergulat dengan aroma peperangan, karena eskalasi perlawanan terhadap pasukan pendudukan justru makin menajam setelah terbentuk pemerintahan baru hasil pemilu yang dianggap demorkatis. Bangsa Iran, yang kini memiliki presiden baru juga tengah mempertaruhkan harga diri. Sementara itu, walaupun melibatkan nasib jutaan manusia di Irak dan Iran, tampaknya Amerika masih tetap melangkah dengan keyakinannya. Kita tidak melihat fakta lain di luar kepentingan ekonomi, kecuali cengkeraman prasangka idiologis yang telah begitu mengakar di dada para pemimpin negara yang mengaku sebagai kampiun demokrasi dan hak asasi manusia itu.