| Selasa, 05 Juli 2005 | WACANA |
tajuk rencanaKelangkaan BBM dan Problem Berat Kita- Ada masalah serius dan berat di balik kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengakibatkan antrean panjang di SPBU-SPBU. Semula terjadi di beberapa kota saja namun sekarang sudah semakin meluas bahkan sampai ke luar Jawa. Terakhir kemarin dikabarkan di Jakarta pun pasokan BBM terganggu. Masalah serius itu terkait dengan keuangan negara namun sampai sekarang pemerintah belum berterus terang atau membeberkan masalahnya secara terbuka. Barangkali ada hal-hal yang sensitif yang kalau diumumkan justru akan menambah kecemasan dan kekhawatiran. Namun sebaliknya dibiarkan terus menerus seperti ini juga bisa memicu spekulasi. Dan yang jelas timbul kesan, pemerintah kurang mampu mengatasi persoalan. - Dikatakan ini persoalan serius karena sudah bukan menyangkut urusan teknis semata. Bukan lagi mengenai kelambanan Pertamina dalam mendistribusikan bahan bakar minyak ke kota-kota. Juga sejauh ini bukan diakibatkan oleh spekulasi, penimbunan atau penyelundupan. Jadi apa? Secara samar-samar pemerintah mengakui adanya masalah karena membengkaknya kebutuhan dana untuk itu. Keterlambatan atau belum terpenuhinya keseluruhan dana subsidi yang harus diterima Pertamina pada gilirannya mengakibatkan BUMN itu juga kurang lancar dalam mengimpor BBM. Maklumlah, BBM yang dikonsumsi di dalam negeri berasal dari impor sedangkan kita semua mengetahui harga minyak dunia saat ini sudah menembus 60 dolar AS per barel. - Wakil Presiden Jusuf Kalla menggambarkan dua situasi yang sangat rasional. Pertama, pemerintah harus menaikkan dana subsidi BBM dan ini jelas tidak mudah mengingat keterbatasan anggaran. Apalagi dalam APBN 2005 harga minyak hanya dipatok 45 dolar AS. Berapa puluh triliun rupiah harus ditambahkan untuk membeli BBM dengan harga pasaran 60 dolar AS. Kedua, mengurangi konsumsi BBM di dalam negeri termasuk yang dipergunakan untuk listrik. Ini juga pilihan yang tidak mudah direalisasikan. Imbauan untuk menghemat konsumsi BBM dan pemakaian listrik sudah didengungkan cukup lama namun apakah masyarakat mematuhi dan memahami. Kita bisa membayangkan kalau kedua pilihan itu sama-sama tidak bisa dilaksanakan, maka keadaannya akan seperti sekarang ini. - Kita berada pada pilihan sulit dan berat. Namun membiarkan terus terjadinya kelangkaan BBM juga tidak mungkin. Apalagi pemerintah membutuhkan citra dan kredibilitas. Seringkali masyarakat bukan tidak tahu tetapi tidak mau tahu. Ya tugas pemerintah memang seperti itu. Harus mampu mengatasi semua persoalan yang datang silih berganti. Rasanya sekarang sikap dan pemikiran seperti itu sudah harus diganti. Sudah saatnya kita ikut mengerti persoalan yang dihadapi karena itu memang menjadi masalah kita bersama. Beban pemerintah adalah beban kita juga. Dan pemerintah, siapapun yang berkuasa atau menjadi presiden, selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Menambah utang lagi? Kalau pun bisa diperoleh, bagaimana dengan kemampuan mengembalikan. - Di sisi lain pemerintah diminta untuk berterus terang mengenai situasi yang dihadapi sekaligus beberapa alternatif solusinya. Kalau pemerintah bersikap tertutup maka jangan disalahkan apabila masyarakat juga bersikap tak mau tahu. Mereka selalu menuntut agar kebutuhan pokok, termasuk BBM, bisa terpenuhi karena itulah yang diharapkan dari sebuah pemerintahan. Kalau punya uang dan bisa membeli BBM saja merasa kesulitan karena harus antre, apakah hal seperti itu bisa ditoleransi. Jalan pikiran sempit dan hanya mementingkan diri sendiri akan terkikis manakala semua mulai menyadari tentang kesulitan bersama yang dihadapi. Alternatif untuk melakukan penghematan sangat menarik. Kelihatannya sulit karena belum dicoba dan diusahakan. - Bagaimana dengan pilihan lain yakni menaikkan lagi harga BBM? Jelas ini akan berusaha dihindari karena sangat sensitif dan tentu akan memberatkan. Meskipun demikian, katakanlah sebagai pilihan terburuk, hal seperti itu bukan tidak mungkin terjadi. Dan kalau sudah kepepet serta tak ada alternatif yang lebih baik dan dapat dilaksanakan, kemungkinan langkah dan kebijakan tidak populer itu bisa diambil lagi. Masalah yang dihadapi Indonesia saat ini sangat terkait dengan perkembangan global termasuk fluktuasi harga minyak dunia. Kita perlu memahami faktor-faktor ekstern itu bersifat uncontrollable atau tak dapat dikendalikan. Maka langkah antisipatif harus dilakukan. Langkah antisipatif yang dimaksud bisa berupa penyesuaian yang kurang mengenakkan. |