PURWOREJO - Sejalan dengan ujian nasional (UN) yang hasilnya diumumkan secara serentak, ternyata pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah (PR). Hal itu berkaitan dengan soal biaya UN.

Menurut anggota Komisi X DPR RI HM Daromi Irdjas SH, berdasarkan rapat kerja DPR RI dengan Departemen Pendidikan hari Senin lalu terungkap bahwa pemberian dana untuk UN terlambat turun. Namun saat ini dana sudah ditransfer ke daerah. Keterlambatan itu, menurutnya, menyisakan masalah ketika pelaksanaan UN telah selesai.

Dia khawatir ada pihak sekolah yang memungut uang dari murid gara-gara dana UN terlambat. Bila terjadi demikian, menurutnya, sekolah harus mengembalikan uang siswa jika dana pemerintah sudah turun. Sebab, pelaksanaan UN itu didanai Pemerintah Pusat.

Anggota DPR RI asal Purworejo itu kemarin juga menyebutkan, total dana untuk UN Rp 249.943.780.000, dengan alokasi setiap siswa SLTP maupun SLTA mendapat bantuan Rp 42.000/orang.

''Persoalan yang masih jadi PR bagi sekolah maupun Dinas Pendidikan adalah cara mengurus dana-dana yang telanjur dikeluarkan dan harus dikembalikan lagi kepada siswa,'' katanya. Karena itu, dia berharap jajaran Dinas Pendidikan proaktif mendata.

''Bagi sekolah yang mampu menalangi pendanaannya tidak banyak masalah karena jika dana cair langsung bisa dikembalikan ke sekolah. Berbeda kalau dana itu berasal dari siswa. Kalau memungut harus dikembalikan''.

Di sisi lain, ketika ditanya soal nasib murid yang tidak lulus dan harus mengikuti ujian ulang pada bulan Oktober, Daromi mengakui itu merupakan problem UN tahun ini. Hal itu, kata dia, masih menjadi pembahasan di tingkat pusat. Sebab akan mengganjal murid untuk melanjutkan sekolah ke tingkat berikutnya.

Dia juga mengatakan, anggaran ujian ulangan Rp 50 miliar. Kendati demikian, dia berjanji akan mendesak Diknas mempercepat pelaksanaan ujian ulang. ''Badan standar pendidikan memang harus merumuskan dengan baik, supaya tidak ada siswa yang dirugikan,'' imbuhnya. (yon-55m)