BUMIAYU- Realisasi pembebasan lahan bakal terminal Bumiayu di Desa Kalierang dan Adisana, Bumiayu-utara perempatan Langkap, terancam molor.

Dari 16 pemilik lahan, sebagian besar meminta harga di atas Rp 200.000. Padahal, dana yang disediakan Pemkab dari APBD hanya Rp 3 miliar atau Rp 100.000/m2.

Salah seorang pemilik lahan, Taslicha Dullah (63) mengatakan, harga tanah miliknya Rp 250.000/m2. Harga itu dinilai wajar, mengingat lahannya berada di lokasi strategis.

"Sejak ada jalan lingkar, lahan kami sekarang menjadi pusat keramaian," kata pemilik lahan seluas 2.568 m2 itu. Terlebih lagi, lahan tersebut mudah dijangkau karena berada di sepanjang jalan lingkar.

Pemilik lain, H Salim Arabi (60) mengajukan harga Rp 300.000/m2. Senada dengan Taslicha Dullah, dia menyatakan lahan miliknya yang terletak di utara perempatan Langkap banyak diminati pembeli. Bahkan, dia mengaku saat ini ada yang menawar dengan harga tinggi.

"Lahan saya ada yang menawar tinggi, wajar kalau harganya segitu," ujarnya.

Selain kedua pemilik itu, sejumlah pemilik lain mengajukan harga bervariasi. Beberapa di antaranya mematok harga Rp 300.000-Rp 400.000. Sebagian bahkan ada yang meminta harga Rp 500.000/m2.

Sementara itu, hingga saat ini tim pembebasan tanah yang dibentuk Pemkab belum turun untuk bernegosiasi dengan pemilik lahan.

Utara Perempatan

Sebelumnya, Selasa (26/4) tim penetapan lahan meninjau sejumlah bakal lokasi terminal. Dari empat alternatif lokasi yang ada, tim penetapan memilih lahan di utara perempatan Langkap sebagai lokasi bakal terminal.

Camat Bumiayu Drs Hudiyono MSi berharap tarik ulur masalah harga dapat diselesaikan sesegera mungkin. "Sebelum akhir tahun, masalah ini harus beres," tandasnya.

Sebab jika tarik ulur berlarut hingga habis tahun, dia khawatir realisasi pembangunan terminal akan mentah lagi.

Itu artinya, dana Rp 3 miliar yang disediakan APBD akan kembali ke kas daerah. Upaya realisasi pembangunan terminal pun harus dimulai dari nol lagi.

Secara terpisah, Ketua Komisi C DPRD Imam Sairi mendesak Pemkab proaktif melakukan pendekatan dengan pemilik lahan.

Dia menilai Pemkab selama ini cenderung pasif dan kurang sosialisasi.

Terbukti, sejak penentuan lokasi terminal hingga sekarang, masih belum ada titik temu mengenai harga yang disepakati.(H16-52s)