SEPERTI sudah menjadi stereotip nasib petani di mana pun di seluruh pelosok Tanah Air, yaitu suram dan tanpa harapan, demikian pula yang terjadi di Brebes. Seperti diberitakan Suara Merdeka, 14 Maret 2005, truk atau trailer bermuatan ribuan bawang ton impor masuk ke wilayah Brebes melalui Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta dan Pelabuhan Dumai Sumatera.

Sementara itu, produksi bawang merah yang merupakan produksi unggulan menghasilkan 1.931.125 kuintal pada 2003 dan 2004 produksi bawang merah menurun menjadi 1.681.503 kuintal (Buku Saku Data Base Kabupaten Brebes 2004).

Akan tetapi, benarkah haru biru petani bawang merah Brebes semata-mata masalah yang sudah gawan bayi bernama nasib? Bukankah sebelum sampai ke vonis yang disebut nasib tersebut ada beberapa proses dan tahapan yang harus diperjuangkan, diteliti, dan dijadikan objek studi? Justru agar petani bawang merah secepatnya keluar dari belenggu.

Deretan pertanyaan berikutnya adalah kenapa selalu saja terulang persoalan yang sama dan sebangun, di tengah kemerebakan panen bawang merah justru daerah sentra bawang itu dibombardir komoditas bawang impor dari Bombay, Vietnam, Thailand, dan Filipina bertubi-tubi?

Membanjirnya suatu produk di pasar sudah pasti tidak serta merta tumplek-bleg secara tiba-tiba sampai ke lapak pasar Brebes. Sebab pertama adalah adanya mata rantai distribusi yang menghubungkan produk dari luar negeri ke pasar domestik dan pasar lokal.

Kedua, adanya aktor yang secara aktif dan agresif mengurus perizinan dari negara asal sampai produk tiba di pasar. Ketiga, aktor domestik (pusat dan lokal/daerah) yang memberi kemudahan akses baik berupa perizinan maupun fasilitas yang memuluskan jalannya produk impor bawang tersebut.

Keempat, adanya institusi yang paling betanggung jawab atas kedatangan produk yang "lumpuh layu", bahkan ikut menciptakan haru biru para petani bawang merah.

Kelima, susahkah kita mengalkulasi besaran uang yang bisa dikapitalisasi jika ekonomi petani bawang merah mombar-mamber? Keenam, apakah sistem pola tanam yang diterapkan petani ada yang salah, sampai-sampai petani sendiri mengeluhkan harga benih (bibit) yang seharusnya bisa disediakan sendiri oleh petani ("Petani Bawang Merah Keluhkan Harga Benih", Suara Merdeka, 15 Maret 2005).

Meningkat

Kenapa pula lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap nasib petani "lumpuh layu" melihat realitas haru biru ini? Bukankah kapasitas kelembagaan Depperindag serta Bea dan Cukai sebagai lembaga publik diadakan justru untuk menjadi penjaga kepentingan masyarakat petani agar sejahtera?

Lantas apa saja kerja lembaga eksekutif (Depperindag, Dinas Pertanian, Bea dan Cukai)? Apa tugas pokok dan fungsi lembaga legislatif yang memproduk hukum dan peraturan daerah (perda) yang secara signifikan bisa meningkatkan kesejahteraan petani bawang, namun sampai sekarang belum ada produk perda yang ditelurkan DPRD Brebes yang menyangkut bawang merah?

Sementara itu, peran LSM bidang pertanian dan para akademisi ilmu pertanian belum menunjukkan geregetnya untuk lebih bisa membantu petani bawang merah mengentaskan diri dari keterpurukan.

Lembaga penelitian atau laboratorium bawang merah yang selama ini diharapkan bisa memperbaiki hasil belum juga terwujud. Bukankah pernah ada wacana bahwa Pemerintah Pusat akan mendirikan laboratorium bawang merah di Kabupaten Brebes?

Beberapa keuntungan bisa kita tangguk jika ekonomi petani meningkat. Pertama, dampak ikutan itu berupa purchasing power (daya beli) petani meningkat, sejatinya tidak hanya menghidupkan sektor petaniaan an sich tetapi juga ikut menggerakkan gerbong-gerbong ekonomi lain seperti peningkatan retribusi dan pajak.

Kedua, di tengah tingginya jumlah pengangguran atau yang mencari kerja di Brebes pada 2004, yaitu 61.996 orang (Buku Saku Data Base Kabupaten Brebes 2004), bisa menjadi alternatif penyedia lapangan pekerjaan.

Ketiga, negara (pusat) dan Pemkab (daerah) diuntungkan pajak atau retribusi yang bisa menambah arus kas PADS dan juga pemasukan pajak untuk negara.

Keempat, ada segepok devisa yang bisa kita hemat sehingga bisa dialokasikan untuk komoditas yang lebih bermanfaat dan berdimensi publik. Bukankah memang advantage comparative Brebes justru di bawang merah?

Dinamika ekonomi bawang merah selalu naik turun. Jika ada kenaikan harga jual bawang merah, petani merasakannya hanya sesaat.

Jangan biarkan advantage comparative kita direbut negara asing karena kecerobohan kita sebagai bangsa. Haru biru petani bawang merah sangatlah tidak etis jika hanya menjadi tanggung jawab para petani sendirian. Semestinya menjadi tanggung jawab kolektif dari kerja politik aktor-aktor yang duduk di institusi eksekutif, legislatif, kampus, dan lembaga penelitian.

Dengan cucuran keringat, komitmen, konsistensi, retribusi dan pajak yang (telah, akan, dan sedang) dikutip pemerintah, para petani bawang merah ingin mempunyai mobilitas vertikal yang mampu mengerek kesejahteraanya.

Berlebihankah jika mereka menuntut hak kepada negara dan Pemkab lebih serius memperbaiki nasibnya? Bukankah itu keinginan wajar belaka? (19j)

- Penulis adalah pemerhati ekonomi rakyat tinggal di Brebes.