JAKARTA - Usulan Pertamina kepada Pemerintah Pusat untuk mengurangi pasokan premium setiap akhir pekan dalam rangka menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi, dianggap terlalu riskan.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi VII Ramson Siagian di Jakarta, Jumat (1/7).

Menurutnya, langkah Pertamina yang melakukan efisiensi dengan mengurangi pasokan premium pada tiap Sabtu dan Minggu itu agak riskan. Kalau hal itu sampai dilakukan malah mungkin akan menimbulkan kelangkaan BBM.

"Jangan sampai masyarakat yang sudah berencana melakukan pengisian BBM pada Sabtu dan Minggu malah terjadi kelangkaan," tandasnya. Lebih baik, lanjut dia, langkah penghematan itu tidak dilakukan.

Yang perlu dilakukan oleh Pertamina saat ini adalah mengurangi penyalahgunaan BBM yang bersubsidi, terutama untuk BBM konsumsi pabrik.

Selain itu, kata dia, Pertamina perlu juga melakukan pencegahan penyelundupan BBM yang dilakukan di kapal-kapal tanker. "Pertamina juga perlu melakukan sosialisasi penghematan BBM kepada masyarakat dan memperbaiki sistem transportasi masyarakat," katanya.

Selama ini, kata Ramson, di kota-kota besar selalu terjadi kemacetan permanen, dan itu harus dikurangi. "Caranya adalah dengan melakukan perbaikan sistem transportasi umum," ujarnya.

Terhambat

Ramson mengatakan, apabila Pertamina masih melakukan penghematan pasokan premium pada Sabtu dan Minggu, suplai di masyarakat, terutama di angkutan umum, akan terhambat. "Malah mungkin akan menimbulkan inflasi di beberapa daerah," katanya.

Oleh karena itu, dia meminta agar masalah BBM tidak diselesaikan dengan tambal sulam. "Penanganan masalah ini harus dilakukan secara komprehensif dan harus ada kerja sama dengan semua pihak terkait dan Pemerintah Pusat," jelasnya.

Dia berpendapat, stok nasional untuk 18 hari dinilai tidak cukup. "Stok nasional yang cukup adalah 22 hari. Jadi, harus diperhitungkan juga perjalanan BBM ke depo-depo Pertamina. Kalau stok nasional tidak terpenuhi, itu kesalahan Pemerintah Pusat yang tidak siap dengan dana.

" Namun jika terdapat kesalahan pada distribusi, tuturnya, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pertamina, dalam hal ini manajemen operasional perusahaan pelat merah itu," tandasnya sambil mengatakan, Pertamina harus jalin koordinasi dalam mencegah penyalahgunaan BBM.

"Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM, Pertamina perlu melakukan koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Angkatan Laut, dan pemda setempat," katanya. (aih-48n)