MANILA - Di tengah tekanan politik yang tak kunjung surut, Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo justru memberlakukan kebijakan yang tidak populer, Jumat kemarin.

Dia menaikkan pajak penjualan yang mengakibatkan harga-harga barang dan jasa melonjak tajam, kemarin. Pada saat yang sama, sekitar 8.000 warga Filipina berdemonstrasi di Manila mendesak Arroyo mundur. Penambahan pajak penjualan itu merupakan rencana utama Arroyo untuk mengurangi defisit anggaran yang kronis. Kebijakan kenaikan pajak itu diberlakukan mulai kemarin. Dampaknya, harga-harga barang dan jasa ikut naik.

Arroyo tampaknya bakal menghadapi krisis terburuk selama empat tahun menjadi presiden. Kubu oposisi menuduh dia berbuat curang dalam pemilihan presiden tahun lalu. Oposisi juga menuding beberapa anggota keluarganya menerima suap dari bandar judi ilegal.

Basis dukungan Arroyo pun mulai berkurang. Seorang rohaniwan senior kemarin mengeluarkan pernyataan bahwa para pemimpin Katolik di Filipina seharusnya berada di pihak rakyat. Sekitar 400 serdadu bersenjatakan pentungan ditempatkan di istana kepresidenan, Kamis lalu, untuk membantu pasukan polisi anti-huru hara jika para demonstran berunjuk rasa di lokasi tersebut.

''Tidak ada keadaan siaga,'' kata Kapten Ramon Zagala, juru bicara AD Filipina. ''Kami tak melihat ancaman keamanan apa pun. Unjuk rasa itu bisa diatasi polisi setempat.''

Tak Terusik

Massa mengacung-acungkan poster bertuliskan ''Gloria Mundur!'' dan ''Enyahlah Gloria!'' di distrik bisnis Manila. Demonstrasi itu melibatkan massa lebih banyak ketimbang aksi-aksi protes sebelumnya. Namun, jumlah demonstran yang berunjuk rasa belum mencapai ratusan ribu orang, seperti aksi people power pada 1986 dan 2001.

''Gloria tidak akan terusik,'' kata seorang sopir taksi saat berupaya melewati barisan demonstran. ''Orang-orang ini hanya merepotkan para pengendara.''

Pasukan polisi yang dikerahkan tidak banyak. Polisi anti-huru hara juga tidak tampak di lokasi. Para organisator demonstrasi itu juga orang-orang yang sama dengan penyelenggara aksi-aksi kecil antipemerintah selama ini.Para pengunjuk rasa itu meliputi sejumlah pendukung Joseph Estrada. Uskup Agung Manila Gaudencio Rosales mengatakan, para pemimpin dan pejabat menginginkan lebih dari sekadar pengakuan dan permintaan maaf Arroyo.(rtr-ben-25)