SOLO- Kelemahan para pengusaha UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) selama ini karena produk mereka cenderung kurang memenuhi syarat untuk kualitas kontrolnya. Selain itu, akses pemasaran juga lemah. Karena itu, tugas pemerintah adalah memberikan fasilitas dengan menggelar pameran, promosi keluar daerah, dan membentuk tim pemasaran daerah yang membantu membuka akses pasar bagi mereka.

''Kalau itu bisa dimaksimalkan, yakinlah UMKM akan bisa berkembang pesat dan menjadi tulang punggung perekonomian daerah,'' kata Bupati Sragen Untung Wiyono dalam seminar Strategi Pengembangan UKMK di Wilayah Subosuka Wonosraten, yang digelar Bank Indonesia dan Bakorlin Wilayah II, Kamis lalu di Hotel Sahid Raya Solo.

Tak haya memfasilitasi dari sisi pasar, untuk meningkatkan kualitas produk, pemerintah harus bisa memberikan pembinaan yang mengarah pada standar kualitas yang baik. ''UMKM sebenarnya hanya butuh pendampingan dan pemantauan secara rutin, sehingga mereka terkontrol,'' ujar dia.

Harus diakui, selama ini karakter SDM yang cenderung kurang pengalaman menjadikan UMKM tidak bisa berkembang secara maksimal. Mereka juga susah berhubungan dengan bank karena kurangnya pengetahuan dan tidak mau berbeli-belit. Prosedur perbankan yang rumit menjadikan UMKM enggan berhubungan dengan bank untuk permodalan.

''Malah akhirnya banyak di antara mereka yang terjebak pada bank plecit, dengan bunga yang mencekik sehingga akhirnya malah mengakibatkan mereka bangkrut dengan cepat,'' tandas Untung.

Di Sragen sendiri pihaknya terus menerus melakukan pembinaan kepada kalangan UKMK dengan membuka kran kredit skala kecil, dari lembaga keuangan yang dibentuk dan difasilitasi pemerintah daerah. Misalnya Lembaga Keuangan Desa (LKD), Lembaga Keuangan Kecamatan (LKK), Lembaga Keuangan Pasar (LKP) serta BPR/BKK di kecamatan.

''Kami bentuk banyak lembaga keuangan karena masing-masing punya pangsa pasar sendiri. Untuk usaha mikro di desa, pilihannya bisa ke LKD untuk skala kecil atau BPR/BKK jika sudah lumayan besar. Untuk pedagang pasar, larinya ke LKP,'' jelas dia.

Dengan berbagai jenis lembaga keuangan itu, masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda. Misalnya jika petani, mereka bisa mengembalikan jika usai panen. Pedagang pasar bisa harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya, tergantung kesediaan.

Sementara Pimpinan BI Solo Sutikno mengatakan, sampai posisi Mei 2005 sudah tersalurkan sebesar Rp 8,7 triliun(an). Di antaranya Rp 4,07 triliun untuk UMKM. Hanya saja definisi UMKM menurut bank sangat luas.

BI sendiri terus membentuk satgas KKMB (Konsultan Keuangan Pendamping mitra Bank) di berbagai daerah, yang salah satu tujuannya mendampingi UMKM dalam membuka akses bank. Kredit melalui lembaga itu sudah tersalurkan sampai Rp 3,5 miliar untuk 214 rekening di Sragen, serta Rp 150 juta di Solo.

''Diharapkan dengan keberadaan KKMB itu, UMKM akan semakin terbina sehingga potensinya makin baik di masa depan,'' jelas dia.(an-59)