BOYOLALI - Siapa pun yang terpilih, hendaknya jangan menciderai birokrasi. Dengan kata lain, tidak gegabah menyingkirkan lawan politik di lingkungan Pemkab Boyolali yang dinilai tidak memberi dukungan. Mutasi ada mekanismenya, dan melihat kebutuhan. Karena itu, jangan menerapkan bongkar pasang jabatan, begitu dilantik sebagai bupati dan wakil bupati. Demikian rangkuman pendapat dari berbagai elemen masyarakat dan pegawai negeri sipil (PNS), berkait dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) Senin, 27 Juni ini.

Mereka, di antaranya Koordinator Masyarakat Antikorupsi dan Kolusi (Marak), Sarbini; Koordinator Forum Pemantau Lembaga Eksekutif-Legislatif (Forpoleg), Ahmad Qowim Suroso; dan Suhardi, salah seorang PNS di salah satu instansi.

Sarbini mengatakan, bongkar pasang jabatan perlu diingatkan, karena belakangan ini berkembang rumor pejabat yang tidak memberi dukungan kepada cabup tertentu akan dimutasi.

Selain itu, beberapa pejabat akan disingkirkan karena tidak netral. Kemunculan rumor itu, jelas meresahkan dan mungkin menjadi kenyataan bila sejak dini tidak dipantau dan diingatkan.

Dia mengatakan, bagi pejabat yang tidak netral, mungkin waswas bila calon bupati (cabup) yang didukung tidak terpilih. Sebaliknya, bila terpilih akan bertepuk tangan, dan berharap menempati jabatan yang lebih baik.

Resah atau waswas, tidak mungkin terjadi bila mereka netral, tidak memihak salah satu cabup. Namun, terlepas netral atau tidak, cabup terpilih jangan melakukan balas dendam. ''Jangan berambisi menyingkirkan, tanpa alasan yang jelas. Bila itu diterapkan, akan menjadi Temanggung II,'' tandas Sarbini.

Gizi Buruk

Menurut Qowim, mutasi jabatan atas dasar tidak memberi dukungan dalam pilkada, tidak mendidik. Selain itu, bisa pula menimbulkan konflik internal. Mutasi jabatan, ada mekanismenya dan diatur oleh ketentuan yang mengikat. Dengan demikian, tidak bisa langsung memindah tanpa alasan yang jelas. Apalagi, atas pertimbangan tidak menudukung saat pilkada. ''Itu akan mengundang protes,'' katanya.

Yang terpenting dan harus dikerjakan cabup terpilih adalah memberantas kemiskinan. Apalagi sekarang ini banyak warga menderita gizi buruk dan busung lapar. Masalah itu, tidak bisa ditunda dan harus cepat ditangani. Kalau hanya berkutat siapa lawan dan siapa kawan, rakyat akan marah.

Sementara itu Suhardi, salah seorang PNS di salah satu instansi menyatakan, bila smpai terjadi mutasi karena tidak mendukung, itu akan merepotkan staf dan bisa menimbulkan perpecahan. Jangan melakukan mutasi karena lawan politik.

''Kalau dianggap lawan dan tidak memberi dukungan, biarkan saja, jangan langsung dipindah,'' harapnya. (shj-16a)