logo SUARA MERDEKA
Line
Senin, 27 Juni 2005 SEMARANG
Line

24 Balita Terindikasi Gizi Buruk

  • 75 Lainnya Status Waspada

SALATIGA - Puluhan balita di wilayah Kota Salatiga terancam mengalami gizi buruk akibat kemiskinan dan pola hidup tidak sehat.

Dinas Kesehatan Kota (DKK) telah mendata 24 balita yang terindikasi mengalami gizi buruk.

Bahkan tercatat pula 75 balita lainnya yang ada di empat kecamatan masuk dalam kategori gizi kurang berdasarkan catatan kartu menuju sehat (KMS). Dalam kartu tersebut, mereka terlihat berada di bawah garis merah (BGM).

"Salah satu penyebabnya adalah kemiskinan setelah terjadinya krisis berkelanjutan sejak beberapa tahun lalu. Prosesnya pun berlangsung lama, tidak hanya dalam satu atau dua tahun," ujar Kepala Bidang Pembinaan Kesehatan DKK dokter Farida Widayati, belum lama ini.

Namun, lanjut dia, kasus gizi buruk yang dialami balita tersebut menurut DKK tidak tergolong serius.

Mereka pun belum ada yang dilarikan ke rumah sakit.

Jumlah balita yang mengalami gizi buruk terhitung kecil bila dibandingkan dengan total balita yang ada di Kota Salatiga, yakni hanya 1,38%, sedangkan jumlah total balita 12.029 anak.

Farida menjelaskan, kasus gizi buruk sebenarnya dapat dialami oleh siapa pun dan di mana pun.

Itu merupakan akibat dari beberapa faktor di antaranya fisik bawaan, makanan, dan genetis sehingga tidak tertutup kemungkinan di semua daerah ditemukan kasus gizi buruk pada balita.

Penanganan gizi buruk terhadap balita pun memerlukan waktu yang relatif lama karena tidak serta-merta setelah diberi vitamin dan makanan mereka akan sehat dan langsung sembuh.

"Bisa jadi balita tersebut juga menderita penyakit lainnya yang dapat memperburuk kesehatannya sehingga harus disembuhkan pula."

DKK bersama instansi terkait juga memetakan lokasi kerawanan gizi buruk dan berusaha meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Bahkan kinerja 268 posyandu yang didukung 1.143 orang kader kesehatan itu terus diaktifkan.

"Upaya peningkatan kegiatan posyandu dilakukan dengan memberikan bantuan operasional Rp 20.000 dari dana APBD," papar Farida. (H2-54n)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana | Ragam
Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA