SEMARANG - Jika semua orang sudah berteriak kekurangan guru, dimungkinkan akan ada pengangkatan guru ''rombongan'' yang mengabaikan kualitas atau asal-asalan saja. ''Sekarang lulusan sekolah guru yang belum diangkat sebagai PNS, terpaksa menjadi guru wiyata bakti atau sebagai guru tidak tetap yang kesejahteraannya masih tetap menyedihkan,'' ujar Rektor IKIP PGRI Semarang, Drs Sulistiyo MPd, di depan para peserta latihan menulis ilmiah yang diikuti para guru SD, SMP, dan SMA PGRI se-Jateng. Kegiatan itu dilaksanakan di Gedung Lembaga Penilai Mutu Pendidikan (LPMP), Srondol Semarang, kemarin.

Ia mengatakan, beberapa lulusan sekolah guru yang berkesempatan mengikuti seleksi PNS sering dihadapkan pada kondisi penuh tanda tanya. Mungkin karena terbatasnya formasi, sehingga perasaan dapat mengerjakan soal seleksi sering terabaikan.

''Karena itu perlu sistem seleksi guru yang teruji, bebas KKN, tidak menimbulkan dugaan adanya perbuatan yang tidak patut, terselimuti awan gelap. Oleh karena itu perlu juga lembaga independen untuk menyeleksi guru.''

Menurut data di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, kekurangan guru di provinsi ini mencapai 50.156 orang. Bahkan data yang tercatat di Pengurus Besar PGRI Pusat, semua provinsi di indonesia kekurangan guru.

Menurut Sulistiyo yang juga Sekretaris PGRI Jateng itu, pemerintah tidak bisa mengangkat guru dalam jumlah besar karena keterbatasan dana. (E1-50d)